Hi-Fella Insights

Tips Ekspor Minyak Jelantah ke Pasar Internasional

Ekspor minyak jelantah dapat membuka peluang bisnis yang menguntungkan bagi pengusaha Indonesia. Minyak jelantah, yang sering dianggap limbah, memiliki nilai ekonomi tinggi jika diolah dengan benar. 

Artikel ini akan membahas apa saja tips ekspor minyak jelantah, mulai dari persiapannya hingga strategi pemasaran minyak jelantah di pasar internasional. 

Manfaat Ekonomi dan Lingkungan dari Minyak Jelantah

Manfaat Ekonomi dan Lingkungan dari Minyak Jelantah

Sumber: Industri Kontan

Memahami manfaat ekonomi dan lingkungan dari minyak jelantah adalah langkah awal yang penting sebelum memulai ekspor. Berikut ini adalah beberapa keuntungan ekonomi dan lingkungan yang dapat diperoleh dari pengolahan dan ekspor minyak jelantah.

1. Penghematan Anggaran

Dilansir dari KataData, dengan menggunakan 1,6 miliar liter minyak jelantah, sekitar 32% dari produksi biodiesel nasional dapat terpenuhi. Hal ini berpotensi menghemat anggaran produksi biodiesel hingga Rp 345 miliar per tahun. Penghematan ini sangat berarti dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

2. Pengurangan Ketergantungan pada Minyak Kelapa Sawit

Saat ini, produksi biodiesel nasional masih sangat bergantung pada minyak kelapa sawit. Diversifikasi bahan baku dengan menggunakan minyak jelantah dapat mengurangi ketergantungan ini dan membuka peluang baru bagi industri biodiesel di Indonesia.

3. Pengurangan Emisi CO2

Biodiesel yang diproduksi dari minyak jelantah dilansir dari KataData, dapat mengurangi emisi CO2 hingga 91,7% dibandingkan dengan penggunaan solar biasa. Pengurangan emisi ini berkontribusi besar dalam upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kualitas udara.

4. Standar Ramah Lingkungan Eropa

Biodiesel dari minyak jelantah telah memenuhi standar biodiesel ramah lingkungan di Eropa. Hal ini membuktikan bahwa biodiesel dari minyak jelantah tidak hanya bermanfaat secara lokal tetapi juga memiliki kualitas yang diakui secara internasional.

5. Pengurangan Pencemaran Tanah

Penggunaan minyak jelantah sebagai biodiesel juga membantu mengurangi pencemaran tanah. Minyak jelantah yang biasanya dibuang sembarangan dapat diolah menjadi biodiesel yang ramah lingkungan, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Peluang Pasar Minyak Jelantah di Dunia

Ekspor minyak jelantah semakin menarik perhatian pasar internasional, terutama sebagai bahan baku biodiesel. 

Negara-negara di Eropa dan Asia menunjukkan minat besar untuk mengimpor minyak jelantah dari Indonesia, mengubah limbah ini menjadi komoditas bernilai tinggi. 

Dengan meningkatnya permintaan akan biodiesel, pasar internasional untuk minyak jelantah terus berkembang. Pelaku usaha Indonesia memiliki peluang besar untuk memasuki pasar global yang membutuhkan pasokan minyak jelantah berkualitas.

1. Permintaan Internasional

Permintaan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel terus meningkat di pasar internasional. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda merupakan konsumen terbesar biodiesel, dan mereka membutuhkan pasokan minyak jelantah yang stabil dan berkualitas.

Peluang pasar internasional untuk minyak jelantah sangat menjanjikan. Permintaan yang tinggi dari negara-negara maju menciptakan peluang besar bagi eksportir Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sekaligus meningkatkan volume ekspor dan devisa negara.

2. Peluang Bagi UMKM

Pasar internasional menawarkan peluang besar bagi UKM di Indonesia untuk memperluas jangkauan bisnis mereka. Dengan adanya permintaan yang tinggi, UKM dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan internasional dan meningkatkan skala produksi mereka.

Bagi UKM, peluang ini tidak hanya berarti peningkatan pendapatan tetapi juga kesempatan untuk bersaing di pasar global. Dengan strategi yang tepat, UKM dapat meningkatkan daya saing mereka dan mengembangkan bisnis hingga ke mancanegara.

Proses dan Standar Kualitas Minyak Jelantah untuk Ekspor

Proses dan Standar Kualitas Minyak Jelantah untuk Ekspor

Sumber: ANTARA News

1. Proses Pengolahan

Minyak jelantah harus melalui proses pengolahan yang ketat sebelum diekspor. Proses ini meliputi penyaringan, pemurnian, dan penghilangan kontaminan. Pengolahan yang tepat memastikan bahwa minyak jelantah memenuhi standar kualitas internasional.

Pengolahan minyak jelantah adalah tahap yang krusial dalam proses ekspor. Pengolahan yang baik akan memastikan bahwa minyak jelantah memiliki kualitas yang sesuai dengan standar internasional, sehingga dapat diterima di pasar global dan meningkatkan reputasi produk dari Indonesia.

2. Standar Kualitas

Standar kualitas minyak jelantah untuk ekspor mencakup kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kandungan kontaminan. Minyak jelantah yang berkualitas tinggi memiliki kadar asam lemak bebas yang rendah dan bebas dari bahan kimia berbahaya.

Untuk berhasil di pasar internasional, minyak jelantah harus memenuhi berbagai standar kualitas yang ketat. 

Memastikan bahwa produk kita memenuhi standar tersebut adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan bisnis jangka panjang dengan mitra internasional.

Prosedur Ekspor Minyak Jelantah dari Indonesia

Untuk dapat sukses dalam bisnis ekspor minyak jelantah, penting untuk memahami dan memenuhi berbagai prosedur yang diperlukan. 

Berikut ini adalah langkah-langkah dan persyaratan yang harus Anda penuhi untuk mengekspor minyak jelantah dari Indonesia ke pasar internasional.

Izin Ekspor Minyak Jelantah

Sebelum memulai ekspor minyak jelantah, Anda perlu memenuhi persyaratan dan perizinan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan Permendag Nomor 30 Tahun 2022, minyak bekas pakai, termasuk minyak jelantah, adalah komoditas sah untuk diekspor. Namun, untuk dapat melakukannya, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan penting berikut:

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP)

Anda harus memiliki Izin Usaha Perdagangan yang bisa didapatkan dengan mendaftar ke Kementerian Perdagangan.

2. Pendaftaran Sebagai Eksportir

Anda harus terdaftar sebagai eksportir minyak jelantah di Kementerian Perdagangan. Proses pendaftarannya dapat dilakukan secara online, sehingga memudahkan Anda.

3. Kewajiban Pasar Dalam Negeri (DMO)

Anda juga harus memenuhi kewajiban pasar dalam negeri sebesar 20%. Hal ini untuk memastikan kebutuhan pasar lokal tetap stabil dan tidak terabaikan akibat aktivitas ekspor.

4. Persetujuan Ekspor (PE)

Anda perlu mendapatkan Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Pengajuan ini juga termasuk pemenuhan kewajiban DMO.

5. Standar Mutu Minyak Jelantah

Minyak jelantah yang akan diekspor harus memenuhi standar mutu yang tercantum dalam Permendag Nomor 30 Tahun 2022.

6. Dokumen Ekspor

Anda harus menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti invoice, packing list, dan bill of lading.

7. Laporan Elektronik

Anda harus menyerahkan laporan elektronik mengenai realisasi aktivitas ekspor ke Kementerian Perdagangan.

Cara Ekspor Minyak Jelantah

Setelah memenuhi semua persyaratan di atas, berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk menjalankan bisnis ekspor minyak jelantah:

1. Menyiapkan Pemasok Jangka Panjang

Pastikan Anda memiliki pemasok minyak jelantah jangka panjang yang dapat menyediakan stok secara konsisten. Buat kontrak kerja sama yang jelas untuk menjamin ketersediaan dan kualitas minyak jelantah.

2. Bermitra dengan Jasa Ekspedisi Terpercaya

Pilih jasa ekspedisi yang berpengalaman dalam pengiriman bahan cair ke luar negeri. Pastikan pengiriman dilakukan dengan aman untuk menghindari kebocoran atau risiko lainnya.

3. Tingkatkan Kualitas Produk dan Layanan

Pastikan kualitas minyak jelantah yang diekspor memenuhi standar yang dibutuhkan untuk diolah menjadi biodiesel. Selain itu, tingkatkan mutu layanan dari pre-sales hingga after-sales untuk memastikan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas.

Strategi Pemasaran Minyak Jelantah di Pasar Internasional

Agar dapat bersaing di pasar internasional, eksportir minyak jelantah perlu menerapkan strategi pemasaran yang efektif. 

Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat membantu memaksimalkan potensi dan meningkatkan penjualan jika Anda ingin ekspor minyak jelantah di pasar global.

1. Bangun Jaringan Bisnis

Membangun jaringan bisnis yang kuat dengan pembeli internasional sangat penting. Pelaku usaha dapat memanfaatkan platform online seperti Hi-Fella untuk menemukan buyer potensial mulai dari domestik hingga di seluruh dunia.

Membangun jaringan bisnis yang luas dan kuat adalah kunci untuk sukses di pasar internasional. Melalui kemitraan strategis, pelaku usaha dapat meningkatkan jangkauan pasar dan mendapatkan akses ke peluang bisnis yang lebih besar.

2. Promosi Produk melalui Pemasaran Digital

Promosi yang efektif membantu meningkatkan kesadaran dan permintaan akan minyak jelantah. Menggunakan media sosial, berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, dan memanfaatkan pemasaran digital seperti SEO dan SEM untuk meningkatkan visibilitas online adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan.

Promosi yang tepat dapat membuat produk minyak jelantah lebih dikenal di pasar global. Dengan strategi pemasaran yang efektif, pelaku usaha dapat menarik lebih banyak pembeli dan meningkatkan penjualan secara signifikan.

Kesimpulan

Ekspor minyak jelantah dari Indonesia menawarkan banyak manfaat ekonomi dan lingkungan. Dengan proses pengolahan yang tepat, standar kualitas yang ketat, dan strategi pemasaran yang efektif, pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang besar di pasar internasional. 

Temukan buyer minyak jelantah di seluruh dunia bersama Hi-Fella dan mulailah memperluas bisnis Anda mulai dari sekarang!

About Author

Silvia Stefani Chandra

Silvia Stefani Chandra

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...