Hi-Fella Insights

Pengertian Motif Ekonomi Bagi Pengusaha dan Contohnya

Motif ekonomi bagi pengusaha seringkali menjadi salah satu fondasi utama dalam perjalanan membangun bisnis mereka. 

Motif ekonomi tersebut bukan sekadar tentang mencari keuntungan saja, tetapi lebih luas, yaitu seperti mencakup aspirasi untuk mencapai kebebasan finansial, kemampuan untuk melakukan inovasi, dan lainnya.

Lantas, apa saja motif ekonomi bagi pengusaha dan contohnya? Mari kita simak selengkapnya

Pengertian Motif Ekonomi

motif ekonomi bagi seorang pengusaha

Sumber: Pexels

Dilansir dari StudySmarter, motif ekonomi adalah alasan individu untuk melakukan aktivitas ekonomi guna mencapai kemakmuran. Motif ekonomi yang paling dasar adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dorongan untuk melakukan aksi ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Artinya, motif ekonomi bisa berasal dari diri sendiri atau pengaruh dari lingkungan luar.

Secara sederhana, motif intrinsik dilakukan karena adanya dorongan dari dalam diri untuk memperoleh barang dan jasa. Sebaliknya, motif ekstrinsik dilakukan karena keinginan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor luar.

Mengapa Seseorang Memilih Menjadi Pengusaha?

seorang pengusaha sedang memantau kinerja bisnisnya melalui laptop

Sumber: Pexels

Salah satu alasan utama mengapa orang memilih untuk menjadi pengusaha adalah keinginan untuk kebebasan finansial.

Selain itu, banyak juga individu tertarik pada aspek kewirausahaan yang memungkinkan mereka untuk menjadi bos bagi dirinya sendiri, membuat keputusan, dan mengontrol jalannya karier mereka. 

Kebebasan ini tidak hanya dalam hal pengelolaan waktu dan gaya hidup, tetapi juga dalam hal mewujudkan visi dan ide mereka sendiri.

Apa Saja Motif Ekonomi Bagi Pengusaha?

Berikut yang termasuk dalam motif ekonomi bagi pengusaha ialah:

1. Mencari Keuntungan Finansial

Motif ekonomi bagi pengusaha yang pertama ialah mendapat keuntungan finansial. Motif ini biasanya menjadi pendorong utama dibalik proses menjalani bisnis sendiri. 

Pengusaha memulai bisnis dengan harapan mendapatkan pendapatan dan keuntungan lebih tinggi daripada jika mereka berstatus sebagai karyawan. 

Contohnya seorang chef yang membuka restorannya sendiri untuk memanfaatkan peluang bisnis di pasar kuliner, dengan harapan keuntungan yang didapat bisa lebih tinggi dibandingkan menjadi pegawai di sebuah restoran. 

2. Kebebasan Finansial

Kebebasan finansial bagi mereka bukan hanya soal memiliki cukup uang, tetapi lebih kepada memiliki kontrol atas waktu dan keputusan ekonomi. 

Dorongan untuk mencapai kebebasan finansial ini tidak hanya mengarah pada pencapaian tujuan pribadi saja, tetapi juga dapat digunakan pada proses efisiensi dalam operasional bisnis mereka.

Hal ini karena dengan kebebasan finansial yang didapatkan, pengusaha dapat lebih banyak mengambil risiko dan membuat keputusan yang bahkan bisa mengubah arah pasar, sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negaranya. 

Contohnya seperti seorang pengusaha yang mendirikan bisnis sendiri dan berhasil mendapatkan profit. Keberhasilan ini memberikan pengusaha tersebut kebebasan finansial untuk bereksperimen dan berinovasi. Dia tidak hanya fokus pada tujuan pribadinya tetapi juga menggunakan kebebasan ini untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

3. Memiliki Kontrol atas Masa Depan Ekonomi

Pengusaha sering ingin mengontrol nasib ekonomi mereka sendiri, daripada mengandalkan pasar tenaga kerja atau keputusan perusahaan lain yang bisa saja terkena PHK secara tiba-tiba. Mereka mencari keamanan dan stabilitas keuangan melalui keberhasilan bisnis mereka.

Contohnya seorang manajer yang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan memulai bisnis dalam industri yang ia kenal dengan baik untuk memastikan keamanan finansial jangka panjang.

4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Motif ekonomi bagi pengusaha seringkali melampaui pencapaian kebebasan finansial, terutama bagi para pengusaha yang berfokus pada pengembangan inovasi dan teknologi. 

Pengusaha yang memiliki motif ini cenderung tertarik untuk bisa berkontribusi terhadap perubahan teknologi, tidak hanya untuk keuntungan pribadi melainkan juga untuk membawa dampak positif yang lebih luas. 

Sebagai contoh, seorang pengusaha di bidang bioteknologi mengembangkan perangkat medis baru yang bisa mengatasi penyakit tertentu. 

Motif ekonomi dari pengusaha tersebut bukan hanya soal keuntungan finansial dari penjualan perangkat tersebut, tetapi juga dorongan untuk memberikan kontribusi dalam bidang kesehatan.

Pengembangan teknologi semacam ini sering kali memerlukan investasi besar, riset yang mendalam, dan kerja sama lintas sektor. Motivasi ekonomi di sini bertindak sebagai pendorong untuk melewati tantangan tersebut. 

Dengan fokus pada inovasi dan pengembangan teknologi, pengusaha ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan pengetahuan di sektornya. 

Kesimpulan

Memilih menjadi pengusaha adalah suatu perjalanan yang penuh tantangan yang tidak cocok untuk semua orang. 

Namun, dengan motif ekonomi bagi pengusaha yang kuat dapat menjadi sangat menguntungkan bagi bisnis mereka itu sendiri. 

Dorongan ekonomi yang kuat ini dapat membantu mereka dalam menghadapi tantangan, menciptakan inovasi, dan mengambil keputusan strategis yang penting untuk pertumbuhan bisnis

Pengusaha yang memiliki motif ekonomi yang kuat seringkali lebih gigih, kreatif, dan mampu menemukan solusi unik untuk masalah yang dihadapi. 

Dengan demikian, motif ekonomi bagi pengusaha bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang membangun sesuatu yang berdampak dan berkesinambungan, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

About Author

Silvia Stefani Chandra

Silvia Stefani Chandra

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...