Hi-Fella Insights

Apa Saja Peluang dan Tantangan dalam Ekspor Briket?

Ekspor briket ternyata menawarkan banyak peluang yang besar bagi para pengusaha, investor, dan pemerintah karena permintaan global akan bahan bakar ramah lingkungan terus meningkat. 

Dengan bahan baku melimpah seperti serbuk gergaji dan tempurung kelapa, Indonesia memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional. 

Namun, ekspor briket juga menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi dan persaingan global. 

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai apa saja peluang pasar, proses produksi, regulasi ekspor, tantangan yang dihadapi, serta dukungan pemerintah untuk industri briket. Simak penjelasan selengkapnya!

Potensi Pasar Global untuk Ekspor Briket

Potensi Pasar Global untuk Ekspor Briket

Sumber: Ancala Logistic

Ekspor briket telah menjadi salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Permintaan global untuk bahan bakar ramah lingkungan kian meningkat, terutama di negara-negara Eropa dan juga Asia. 

Briket, yang terbuat dari bahan baku yang melimpah di Indonesia seperti serbuk gergaji dan tempurung kelapa, menjadi solusi energi alternatif yang diminati. 

Peluang pasar global untuk briket sangat luas, mencakup kebutuhan industri dan rumah tangga yang terus meningkat.

Peluang Pasar Ekspor Briket di Eropa dan Asia

Eropa adalah salah satu pasar utama untuk briket, dengan negara-negara seperti Jerman, Inggris, dan Italia yang secara aktif mencari sumber energi terbarukan. 

Di Asia, negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan juga menunjukkan minat besar terhadap briket sebagai alternatif energi. Tingginya permintaan ini membuka peluang besar bagi pengusaha dan eksportir briket di Indonesia untuk memasuki pasar internasional.

Proses Produksi dan Kualitas Briket

Produksi briket melibatkan beberapa tahap penting, mulai dari pengumpulan bahan baku, penggilingan, pencampuran, hingga pencetakan dan pengeringan. 

Kualitas briket yang dihasilkan sangat bergantung pada proses produksi yang tepat dan bahan baku yang digunakan.

Standar Kualitas Ekspor Briket

Untuk memastikan briket yang dihasilkan memenuhi standar internasional, pengusaha harus memperhatikan beberapa faktor, seperti kadar air, kepadatan, dan kandungan abu. 

Briket yang berkualitas tinggi memiliki kadar air rendah dan kepadatan yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan panas yang optimal dengan emisi yang minimal.

Prosedur dan Regulasi Ekspor Briket 

Ekspor briket melibatkan berbagai prosedur dan regulasi yang harus dipatuhi oleh pengusaha. Memahami dan mengikuti prosedur ini adalah kunci untuk berhasil memasuki pasar internasional.

Langkah-langkah Ekspor Briket

  • Registrasi Usaha: Pastikan usaha Anda terdaftar secara resmi dan memiliki izin yang diperlukan.
  • Sertifikasi Produk: Dapatkan sertifikasi yang menunjukkan bahwa briket Anda memenuhi standar internasional.
  • Dokumentasi Ekspor: Siapkan dokumen seperti faktur komersial, daftar kemasan, dan sertifikat asal.
  • Pengiriman: Pilih metode pengiriman yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan pasar tujuan.

Regulasi yang Harus Dipatuhi untuk Ekspor Briket 

Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait impor briket. Sebagai eksportir, penting untuk memahami regulasi ini, termasuk persyaratan tarif, bea masuk, dan standar kualitas yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor.

1. Persyaratan Tarif dan Bea Masuk

Setiap negara memiliki kebijakan tarif dan bea masuk yang berbeda untuk produk briket. Eksportir harus mengetahui tarif yang dikenakan pada produk mereka agar dapat menentukan harga jual yang kompetitif. 

Selain itu, beberapa negara mungkin menerapkan kuota atau pembatasan impor yang perlu diperhatikan.

2. Standar Kualitas

Negara tujuan ekspor biasanya menetapkan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh produk briket. Standar ini mencakup kadar air, kepadatan, dan kandungan abu. 

Eksportir harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar ini untuk menghindari penolakan atau pengembalian produk.

3. Dokumentasi Ekspor

Proses ekspor memerlukan sejumlah dokumen penting, seperti faktur komersial, daftar kemasan, sertifikat asal, dan sertifikat kualitas. 

Memastikan semua dokumen ini lengkap dan sesuai dengan persyaratan negara tujuan adalah kunci untuk kelancaran proses ekspor.

4. Regulasi Lingkungan

Beberapa negara memiliki regulasi lingkungan yang ketat terkait impor produk energi. Briket harus memenuhi standar emisi dan ramah lingkungan yang ditetapkan oleh negara tujuan. 

Pengusaha juga masih perlu memastikan bahwa produk mereka tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga memenuhi regulasi lingkungan yang berlaku.

Dengan memahami dan mematuhi regulasi ini, eksportir briket dapat memastikan bahwa produk mereka diterima di pasar internasional, menghindari masalah hukum, dan membangun reputasi yang baik di industri global.

Tantangan dalam Ekspor Briket

Meskipun peluang pasar ekspor briket sangat besar, pengusaha menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk sukses di pasar internasional yakni sebagai berikut:

1. Kendala Logistik dan Distribusi Ekspor Briket 

Salah satu tantangan utama adalah logistik dan distribusi. Pengusaha harus memastikan bahwa briket yang diekspor dapat sampai ke tujuan dengan kondisi yang baik dan tepat waktu. 

Hal ini melibatkan pemilihan metode pengiriman yang tepat, pengemasan yang baik, dan pengelolaan rantai pasokan yang efisien.

2. Persaingan Global

Persaingan dengan produsen briket dari negara lain juga merupakan tantangan yang cukup sulit. Pengusaha harus mampu menawarkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif untuk bersaing di pasar global.

Dukungan Pemerintah dan Program Khusus

Dukungan Pemerintah dan Program Khusus Ekspor Briket

Sumber: Republika

Setelah mengetahui apa saja tantangan dalam ekspor briket, pemerintah Indonesia ternyata telah menyediakan berbagai dukungan dan program khusus untuk membantu pengusaha briket dalam menembus pasar ekspor. 

Beberapa program dukungan yang disediakan oleh pemerintah antara lain:

  • Fasilitasi Sertifikasi: Pemerintah membantu pengusaha dalam mendapatkan sertifikasi internasional untuk produk briket.
  • Pembiayaan Ekspor: Program pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pengusaha dalam mengatasi kendala modal.
  • Promosi Produk: Pemerintah mengadakan pameran dan misi dagang untuk mempromosikan produk briket Indonesia di pasar internasional.
  • Manfaat dari Program Dukungan
  • Dengan memanfaatkan program dukungan dari pemerintah, pengusaha dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global, mengatasi kendala yang ada, dan memperluas jaringan bisnis internasional.

Jika Anda ingin menemukan komoditas briket berkualitas, yuk kunjungi Hi-Fella!

About Author

Silvia Stefani Chandra

Silvia Stefani Chandra

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...