Hi-Fella Insights

Apa Saja Produk Ternama Lokal yang Dikira Impor? Ini List-nya

Ternyata sudah banyak sekali brand terkemuka dari Indonesia yang sering dianggap sebagai produk asing, loh! Ingin mengetahui apa saja produk ternama lokal yang dikira impor oleh masyarakat? Yuk, simak artikel berikut ini!

Daftar Apa Saja Produk Ternama Lokal yang Dikira Impor? 

Daftar Apa Saja Produk Ternama Lokal yang Dikira Impor

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang memiliki banyak produk lokal yang berkualitas tinggi. 

Ironisnya, beberapa dari produk ini seringkali dikira sebagai produk impor oleh konsumen domestik. 

Dari makanan hingga fashion dan perlengkapan outdoor, mari kita jelajahi daftar beberapa produk ternama lokal yang sering disangka impor dan ketahui juga bagaimana penjualan mereka serta popularitas mereka di pasar domestik!

1. J.co Donuts & Coffee

Apa saja produk ternama lokal yang dikira impor pertama ialah J.co Donuts & Coffee yang sering dianggap sebagai merek asing karena konsep dan desain tokonya yang modern dan internasional. Namun, J.co adalah produk asli Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional.

Sejak pembukaan outlet pertamanya di tahun 2005 oleh Jhonny Andrean, J.co telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. 

Dengan ekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Filipina, J.co menjadi salah satu merek donat terpopuler di Indonesia.

2. Hokben (Hoka Hoka Bento)

Meskipun namanya mengesankan nuansa Jepang, HokBen adalah rantai restoran cepat saji asli Indonesia yang spesialisasi dalam makanan Jepang.

HokBen telah berkembang menjadi salah satu jaringan restoran Jepang terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 170 cabang di seluruh negeri pada tahun 2020 dan omzet mereka pada tahun 2021 bahkan sudah mencapai US$ 62,8 juta.

3. Holland Bakery 

Nama Holland Bakery mungkin memberikan kesan Eropa, namun ini adalah jaringan toko roti lokal yang didirikan di Jakarta. Produk-produknya menggabungkan selera lokal dan internasional.

Dengan ratusan cabang di seluruh Indonesia, Holland Bakery menikmati popularitas tinggi sebagai toko roti pilihan untuk berbagai kalangan.

Dilansir dari Suara Merdeka, omzet dari PT. Mustika Cita Rasa, perusahaan di balik Holland Bakery, berhasil meraih pendapatan tahunan sekitar Rp 8.716.878.000.

4. Silver Queen

Silver Queen, merek cokelat yang banyak disukai, adalah produk dari PT Ceres, yang berbasis di Bandung. Banyak yang mengira Silver Queen adalah merek impor karena kualitasnya yang setara dengan merek internasional.

Silver Queen terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu cokelat terfavorit di Indonesia, dengan varian rasa yang terus bertambah.

Menurut informasi yang tersedia di situs web resmi perusahaan, brand ini kini telah ekspansi ke Singapura dan telah mengembangkan kemitraan perdagangan dengan negara-negara lain termasuk Filipina dan Malaysia. 

Produk SilverQueen, kini telah tersedia di lebih dari 10 negara lainnya, yang mencakup Thailand, Brunei, India, Korea Selatan, dan Vietnam.

5. Wakai

Apa saja produk ternama lokal yang dikira impor selanjutnya adalah dari brand Wakai. Walapun rerinspirasi oleh gaya sepatu Jepang, Wakai adalah merek fashion Indonesia yang menawarkan sepatu dan aksesoris dengan desain yang simpel namun modis.

Wakai telah menjadi pilihan populer di kalangan muda Indonesia dan berhasil ekspansi ke pasar internasional.

Melansir dari Marketeers, omzet Wakai pada saat COVID-19 tidak menurun seperti kompetitor ritel lainnya melainkan omzet mereka tumbuh positif yaitu mencapai 10 sampai 20%.

6. Erigo

Erigo, merek pakaian dan aksesoris lokal, dikenal dengan produknya yang trendy dan nyaman. Erigo menawarkan gaya yang modern dan kekinian yang seringkali dianggap sebagai merek luar.

Dengan strategi pemasaran yang kuat, Erigo telah menarik perhatian pasar muda Indonesia dan terus berkembang pesat.

Capaian luar biasa Erigo dalam mencapai panggung internasional tidak hanya dikarenakan kualitas produknya yang tinggi, tetapi juga karena popularitasnya yang besar di kalangan generasi muda. 

Dilansir oleh Marketeers, Erigo berhasil mengumpulkan omzet hingga Rp 5 miliar dalam waktu kurang dari 10 menit selama sebuah sesi penjualan langsung di Shopee Live bersama JKT48.

Dengan menggandeng JKT48, Erigo menawarkan diskon hingga 80% selama sesi live, menarik antusiasme penggemar JKT48 yang segera membeli produk-produk Erigo yang ditawarkan, mencapai omzet fantastis Rp 5 miliar dalam waktu singkat.

7. The Executive

Sebagai merek pakaian profesional dan kasual, The Executive adalah produk Indonesia yang seringkali disalahartikan sebagai brand internasional karena desain dan kualitasnya.

Sejak didirikan pada tahun 1984, brand Executive telah mengembangkan kehadirannya dengan memiliki total 60 toko dan lebih dari 100 counter di berbagai department store. Sebagai brand lokal, Executive berhasil menarik perhatian konsumen dengan menawarkan produk yang tidak hanya berkualitas namun juga memiliki harga yang kompetitif.

Kehadiran official store Executive di berbagai marketplace telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu merek terdepan di Indonesia. 

Menurut laporan dari Tras N Co Indonesia pada tahun 2023, Executive mencatat transaksi sebanyak 126 ribu kali selama periode September hingga November 2022 di official store mereka yang berada di dua marketplace terkemuka.

Ditambah lagi, dengan jumlah pengikut mencapai 441 ribu, brand ini mendapat ulasan positif sebanyak 96 ribu kali dengan skor rata-rata 4,9, menunjukkan tingkat kepuasan konsumen yang tinggi terhadap produk-produk Executive.

8. Eiger

Eiger adalah merek perlengkapan outdoor Indonesia yang namanya diambil dari sebuah gunung di Swiss, yang seringkali dikira sebagai merek impor karena kualitasnya yang tinggi.

Eiger sangat populer di kalangan pecinta alam di Indonesia dan telah merambah pasar internasional.

Dilansir dari Kompas, mereka telah berhasil meningkatkan omzetnya hingga 16 kali lipat melalui penjualan langsung atau live shopping di Shopee Live. 

Peningkatan signifikan ini terjadi selama puncak Kampanye Shopee 8.8 Grand Beauty dan Fashion Festival pada Selasa, 8 Agustus 2023 dan mencatatkan rekor baru bagi perusahaan Eiger.

Hi-Fella Online Exhibition

Setelah mengetahui apa saja produk ternama lokal yang dikira import oleh masyarakat, ini menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan inovasi dan kreativitas. 

Dari kuliner hingga fashion dan olahraga, merek-merek ini telah membuktikan bahwa produk lokal dapat bersaing di pasar global. 

Kesalahpahaman ini sebenarnya merupakan bukti keberhasilan mereka dalam memenuhi standar kualitas internasional, namun juga menegaskan pentingnya kesadaran merek di kalangan konsumen lokal.

Penting bagi kita sebagai konsumen untuk lebih mengenal dan mengapresiasi merek-merek lokal, tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga untuk mengakui dan merayakan keberhasilan anak bangsa. 

Jika kamu merupakan seorang pembisnis, kamu juga dapat bergabung dengan Hi-Fella yaitu sebuah platform yang bisa membantu bisnis kamu memiliki kesempatan seperti produk ternama lokal yang dikira impor seperti yang sudah dijabarkan di atas, dan miliki kesempatan untuk memperluas bisnis mu sampai di kancah internasional!

About Author

Silvia Stefani Chandra

Silvia Stefani Chandra

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...