Hi-Fella Insights

Pentingnya Buku Studi Kelayakan Bisnis dalam Memitigasi Risiko dan Meningkatkan Peluang Sukses

Studi kelayakan bisnis adalah salah satu instrumen penting yang dapat memandu jalan kita menuju kesuksesan bisnis. Studi kelayakan bisnis berguna untuk memitigasi risiko dan meningkatkan peluang sukses suatu bisnis. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensi risiko dapat menaikkan peluang sukses tersebut. Apa itu studi kelayakan bisnis? Apa saja tahapan, komponen, dan manfaatnya? Serta adakah buku yang mencakup semua itu? Pentingnya buku studi kelayakan bisnis bagi pengusaha, calon pebisnis, dan mahasiswa bisnis. Ini dia rekomendasinya!

Apa itu studi kelayakan bisnis?

Seperti namanya, studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kelayakan suatu peluang bisnis. Fokusnya adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam bisnis dengan harapan bisnis yang akan dijalankan dapat bertahan dan jauh dari rugi. Setelah mendapat potensi masalahnya, studi kelayakan bisnis juga akan mencari kemungkinan-kemungkinan solusi yang bisa diterapkan untuk menangani potensi masalah tersebut.

Tahapan dalam studi kelayakan bisnis

Ada 6 tahapan dalam studi kelayakan bisnis yaitu sebagai berikut.

  1. Menemukan ide
    Ide bisnis bisa dimulai dari ide kasar. Ide-ide tersebut bisa berawal dari masalah yang ada di sekitar kita, kemudian dari masalah tersebut dibangunlah bisnis sebagai solusinya.
  2. Penelitian
    Lakukan penelitian berdasarkan ide bisnis yang sudah ditemukan. Cari tahu bagaimana operasionalnya, apa saja kelebihan dan kekurangannya, apa saja risiko yang mungkin muncul, hambatan apa yang mungkin muncul, sampai siapa saja pesaingnya.
  3. Evaluasi
    Dari hasil penelitian tersebut, kita tahu risiko, kekurangan, dan hambatan yang mungkin muncul dari ide bisnis kita. Lakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan tersebut. Pastikan apakah kelebihan bisnis kita dapat mengatasi kekurangan bisnis kita atau tidak.
  4. Penentuan
    Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya itu akan menjadi dasar penentuan apakah ide bisnis yang kita tentukan sudah layak dijalankan atau belum. Jika sudah layak, kita bisa merealisasikannya. Jika dirasa belum, kita bisa mencari peluang bisnis lain.
  5. Rencana pelaksanaan
    Jika hasil penentuannya adalah kita bisa merealisasikan ide bisnis kita, langkah selanjutnya adalah merencanakan bisnis tersebut. Hasil analisis studi kelayakan tersebut bisa kita manfaatkan sebagai acuan untuk merencanakan bisnis.
  6. Pelaksanaan
    Jika rencana sudah siap, ini saatnya kita merealisasikan rencana bisnis tersebut. Jangan lupa untuk evaluasi secara berkala untuk mengetahui mana yang berhasil mana yang tidak.

Komponen yang harus ada dalam laporan studi kelayakan bisnis

Dalam menulis laporan studi kelayakan bisnis, ada 5 komponen yang harus dimasukkan ke dalamnya. Lima komponen tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Ekonomi dan budaya
    Studi kelayakan bisnis menganalisis dampak pendirian bisnis terhadap lingkungan sekitar pada aspek ekonomi dan budaya. Apakah bisnis mempengaruhi adat sekitar atau tidak? Apakah bisnis mempengaruhi ekonomi sekitar atau tidak?
  2. Pasar dan pemasaran
    Aspek pasar dan pemasaran menjawab apakah bisnis memiliki peluang penjualan atau tidak. Bagaimana potensi pasarnya? Seberapa luas konsumennya? Bagaimana daya beli masyarakatnya? Bagaimana segmentasi pasarnya? Siapa pesaing bisnisnya dan bagaimana situasi persaingannya?
  3. Manajemen
    Komponen manajemen menjawab bagaimana nantinya operasional perusahaan. Bagaimana pembangunannya? Bagaimana pengembangannya? Bagaimana manajemen sumber daya dan finansialnya?
  4. Keuangan
    Aspek keuangan menganalisis proses penganggaran agar rencana bisnis matang. Berapa besar modal yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis tersebut? Apakah modalnya cukup? Dari mana modalnya? Bagaimana pengelolaan keuangannya?
  5. Legalitas dan hukum
    Poin legalitas dan hukum yang harus dianalisis dalam studi kelayakan bisnis ketika ingin menjalani bisnis di antaranya izin lokasi untuk mendirikan perusahaan, tanda pendaftaran perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan lain-lain.

Manfaat dan tujuan studi kelayakan bisnis

Studi kelayakan bisnis akan sangat bermanfaat bila dijalankan dan diterapkan dengan baik. Manfaat dari studi kelayakan bisnis adalah sebagai berikut.

  1. Perencanaan dan pelaksanaan bisnis jadi lebih mudah dan lancar
    Kalau kita sudah mengetahui apa saja risiko yang akan kita alami pada bisnis kita, maka kita akan tahu kelebihan dan kekurangan dari bisnis kita. Maka dari itu, perencanaan bisnis pun akan lebih cepat karena kita akan fokus pada apa saja yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kelebihan bisnis dan menangani kekurangan bisnis. Dengan begitu, kita dapat mengevaluasi mana langkah yang efektif diterapkan dan mana yang tidak sehingga pelaksanaan bisnis pun akan lebih lancar.
  2. Risiko kerugian kecil
    Ketika kita menjalani studi kelayakan bisnis, kita tahu risiko apa saja yang akan kita hadapi dengan bisnis yang kita jalani. Dengan begitu, sebagai pebisnis, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko-risiko tersebut.
  3. Lebih mudah untuk mengawasi dan mengendalikan bisnis
    Hasil laporan studi kelayakan bisnis terdiri dari berbagai aspek. Kita bisa menggunakan aspek-aspek tersebut untuk melakukan pengawasan internal dan pihak berwenang pun bisa menggunakan laporan tersebut untuk melakukan pengawasan eksternal. Laporan ini juga berguna sebagai acuan untuk mengambil langkah yang tepat ketika ditemukan masalah dalam bisnis kita.

Rekomendasi buku studi kelayakan bisnis

Untuk memahami lebih jauh tentang studi kelayakan bisnis, kita bisa membaca beberapa buku referensi tentang studi kelayakan bisnis. Berikut ini beberapa rekomendasi buku studi kelayakan bisnis.

  1. Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis oleh Suliyanto
  2. Studi Kelayakan Bisnis Teori dan Aplikasi oleh Chairul Anam
  3. Studi Kelayakan Bisnis Tinjauan Teoritas Dan Praktik oleh Abdul Haris
  4. Studi Kelayakan Bisnis (Business Feasibility Study) oleh Reza Nurul Ichsan dkk.

About Author

Nadhifa Syafiera

Nadhifa Syafiera

Weaving realism and surrealism in a piece of paper with her quill.

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...