Hi-Fella Insights

Rekomendasi Universitas Manajemen Bisnis Terbaik Indonesia

Salah satu langkah awal yang penting dalam menyongsong karier sukses di dunia bisnis adalah memiliki pendidikan yang mumpuni. Memiliki gelar merupakan salah satu cara untuk itu, terutama gelar dalam jurusan Manajemen Bisnis. Memutuskan universitas mana yang akan dijadikan sekolah lanjutan mungkin bisa memusingkan. Namun, tidak perlu khawatir. Kami telah merangkum rekomendasi universitas di Indonesia, baik negeri maupun swasta, terbaik untuk program studi Manajemen Bisnis. Temukan universitas terbaik di Indonesia untuk jurusan Manajemen Bisnis dan persiapan karier bisnis kamu di sini.

Apa itu program studi Manajemen Bisnis?

Program studi Manajemen Bisnis adalah bidang studi yang melibatkan dua area: manajemen dan bisnis. Program studi ini mempelajari tentang perancangan, pengoperasian, dan pengelolaan suatu usaha atau bisnis. Tujuannya tentu agar kita bisa menjadi manajer yang bisa mengambil keputusan yang efektif demi mengatur dan mencapai tujuan bisnis yang mumpuni.

Jurusan Manajemen Bisnis dapat ditemukan di beberapa universitas ternama di Indonesia. Jurusan ini ada di Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Bina Nusantara, dan Universitas Pelita Harapan.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau yang biasa disebut ITS merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. ITS memiliki peringkat 621-630 sedunia berdasarkan QS World University Rankings 2024. ITS bisa dikategorikan sebagai salah satu universitas Manajemen Bisnis terbaik di Indonesia. ITS memiliki program studi S1 Manajemen Bisnis di Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Ada 5 jalur masuk yang bisa dipilih jika kita mau menjadi mahasiswa program studi Manajemen Bisnis ITS yaitu SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), Mandiri Kemitraan, Mandiri Prestasi, dan Mandiri Umum.

Biaya kuliah di Manajemen Bisnis ITS tergantung dari jalur masuk mana yang calon mahasiswa ikuti. Untuk jalur masuk SNBP tidak dikenakan biaya pendaftaran, sementara untuk jalur masuk SNBT dikenakan biaya tes sebesar Rp200.000. Bagi yang masuk di jalur SNBP dan SNBT, uang kuliah tunggal yang harus dibayarkan per semesternya berkisar antara Rp500.000 sampai Rp7.500.000, tergantung kesanggupan ekonomi masing-masing calon mahasiswa.

Untuk jalur Mandiri Prestasi dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 dan uang kuliah tunggal berkisar antara Rp7.500.000 sampai Rp12.500.00 tergantung kesanggupan ekonomi masing-masing calon mahasiswa. Untuk jalur Mandiri Umum dan Kemitraan, biaya pendaftaran dan uang kuliah tunggal yang dibayarkan sama jumlahnya, hanya saja terdapat biaya tambahan untuk biaya tes masuk. Mata uji tes masuknya ada tiga yaitu TPA, TKB Saintek, dan TKB Soshum yang masing-masing mata ujinya dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Terdapat biaya tambahan lain bernama SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) dan SPA (Sumbangan Pengembangan Akademik) untuk dua jalur mandiri ini. Untuk program studi Manajemen Bisnis sendiri, biaya SPI untuk jalur Mandiri Umum adalah sebesar Rp37.500.000 dan untuk jalur Mandiri Kemitraan biayanya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara ITS dan institusi mitra, dibayarkan satu kali selama terdaftar sebagai mahasiswa. Untuk biaya SPA jalur Mandiri Umum adalah sebesar Rp7.500.000 dan Mandiri Kemitraan sebesar Rp10.000.000, dibayarkan pada semester 2 sampai semester 6 berkuliah.

Fasilitas di program studi Manajemen Bisnis ITS tak ubahnya fasilitas pada universitas kebanyakan. Terdapat ruang kelas, ruang sidang, ruang baca, ruang dosen, laboratorium, galeri investasi, fasilitas IT, fasilitas umum seperti kantin dan lahan parkir untuk motor dan mobil, juga SI-MB dan MB-APP sebagai portal mahasiswa Manajemen Bisnis ITS.

Universitas Bina Nusantara

Universitas Bina Nusantara atau yang biasa disebut Binus merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Binus memiliki peringkat 1001-1200 QS World University Rankings 2024. Binus bisa dikategorikan sebagai salah satu universitas Manajemen Bisnis terbaik di Indonesia. Di Binus, terdapat tiga program studi S1 serupa yaitu Business Management di Kampus Bekasi, International Business Management dan International Business Management – Global Class di Kampus Alam Sutera. Khusus untuk International Business Management – Global Class terdapat beberapa 17 mitra universitas luar negeri yang bekerja sama dengan Binus yang tersebar di Amerika, Eropa, dan Asia.
Untuk tahun 2024, biaya kuliah untuk program studi Business Management sebesar Rp162.920.000. Biaya pengembangan yang harus dibayarkan sebesar Rp38.000.000. Jadi, total biaya yang harus dibayarkan bila ingin menjadi mahasiswa untuk program studi ini sebesar Rp200.920.000. Sementara itu, biaya kuliah untuk program studi International Business Management adalah sebesar Rp183.040.000. Biaya pengembangannya sebesar Rp43.000.000 sehingga total biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp226.040.000. Untuk program studi International Business Management – Global Class, biaya kuliahnya sebesar Rp247.220.000 dengan biaya pengembangan sebesar Rp43.000.000 sehingga jumlah biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp290.220.000.

Universitas Prasetiya Mulya

Universitas Prasetiya Mulya atau yang biasa disebut Prasmul merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Prasmul bisa dikategorikan sebagai salah satu universitas Manajemen Bisnis terbaik di Indonesia. Di Prasmul terdapat program studi S2 jurusan Manajemen Bisnis. Untuk para pebisnis profesional yang ingin melanjutkan studi S2, jurusan ini akan sangat cocok.

Karena merupakan program pascasarjana, jurusan Manajemen Bisnis di Prasmul hanya terdiri dari 5 terms saja. Ini adalah program paruh waktu bagi mereka yang telah menyelesaikan gelar sarjana dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Untuk kurikulumnya sendiri, program studi ini terdiri dari 42 kredit, dengan program matrikulasi di awal perkuliahan kemudian dilanjut sampai trimester 5. Program ini dimulai setiap bulan Mei dan Oktober. Biaya pendaftarannya sebesar Rp500.000 dan biaya komitmennya sebesar Rp5.000.000 mengurangi total biaya pendidikan. Sehingga total biaya pendidikannya sebesar Rp131.120.000, sudah termasuk makan malam atau snack tetapi tidak termasuk buku teks, parkir, loker, fasilitas printer di Business Center (PM Store) dan Study Abroad (mata pelajaran pilihan).

Setelah lulus dari universitas Manajemen Bisnis terbaik di Indonesia, ayo mulai berbisnis dengan Hi-Fella! Di Hi-Fella kamu bisa menemukan komunitas bisnis dari seluruh penjuru dunia yang berguna untuk menunjang bisnismu. Hanya dengan mengunduh aplikasi Hi-Fella di App Store atau Play Store dan membuat akun, kamu sudah bisa bergabung dengan komunitas bisnis yang menyatukan supplier, buyer, dan konsumen dari berbagai negara. Yuk, daftar sekarang!

About Author

Nadhifa Syafiera

Nadhifa Syafiera

Weaving realism and surrealism in a piece of paper with her quill.

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...