Hi-Fella Insights

Ekspor Komoditas Tuna: Proses, Manfaat, dan Tantangannya

Ekspor komoditas tuna memiliki peran penting dalam perekonomian global, khususnya bagi negara-negara penghasil tuna seperti Indonesia. 

Sebagai salah satu produk unggulan dalam industri perikanan, tuna memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara dan peningkatan kesejahteraan nelayan. 

Oleh karena itu, pada artikel ini kami akan membahas mengenai informasi ekspor komoditas tuna. Yuk, simak selengkapnya!

Pengertian Tuna sebagai Komoditas Ekspor

Proses penangkapan ikan tuna sebagai salah satu langkah dalam ekspor komoditas tuna

Sumber: Bali-Bisnis.com 

Tuna merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi komoditas utama dalam industri perikanan. 

Tuna dikenal karena dagingnya yang berkualitas tinggi, kaya akan protein, serta kandungan asam lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan. 

Negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara Uni Eropa menjadi pasar utama bagi produk tuna. Tuna tidak hanya dikonsumsi segar sebagai sushi dan sashimi, tetapi juga diolah menjadi produk kalengan, steak tuna, dan produk olahan lainnya.

Data Indonesia sebagai Eksportir Komoditas Tuna Terbesar Global pada tahun 2021

Sumber: Databoks Katadata

Melansir dari Katadata, Indonesia diakui sebagai eksportir terbesar di dunia untuk ikan tuna (thunnus), tongkol (euthynnus), dan cakalang (katsuwonus pelamis) pada tahun 2021.

Menurut data dari Tridge, sebuah situs perdagangan internasional yang berbasis di Korea Selatan, sepanjang tahun 2021 Indonesia telah mengekspor tuna, tongkol, dan cakalang dalam bentuk fillet dan beku dengan nilai mencapai US$325,4 juta.

Hal ini menjadikan ikan tuna menjadi sebagai salah satu komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional. Melalui ekspor, tuna dari Indonesia dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika hanya dipasarkan di dalam negeri.

Proses Ekspor Komoditas Tuna 

Proses ekspor komoditas tuna dimulai dari penangkapan ikan di laut lepas, yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap seperti longline, purse seine, dan handline.  

Setelah ditangkap, tuna segera diolah dan didinginkan untuk menjaga kesegaran dan kualitas dagingnya. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemotongan, pembersihan, hingga pembekuan.

Selanjutnya, tuna yang telah diolah dan dibekukan dikemas dengan standar yang memenuhi persyaratan internasional. Pengemasan ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk selama proses pengiriman ke negara tujuan. 

Pengusaha perikanan kemudian melakukan berbagai prosedur administrasi, seperti mendapatkan sertifikasi dari badan pengawas perikanan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi ekspor, serta mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan.

Ekspor Komoditas Tuna bagi Ekonomi

Ekspor komoditas tuna memiliki dampak besar pada perekonomian kita. Mari kita lihat bagaimana industri ini berkontribusi terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia:

1. Peningkatan Pendapatan Nelayan dan Pengusaha Perikanan

Ekspor tuna membuka peluang bagi nelayan dan pengusaha perikanan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dengan akses ke pasar internasional, nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan di pasar lokal. 

Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir yang bergantung pada industri perikanan.

2. Meningkatkan Devisa Negara

Industri ekspor tuna juga memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara. Pendapatan dari ekspor tuna membantu menambah cadangan devisa yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Sebagai salah satu komoditas unggulan, tuna memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian nasional.

3. Penciptaan Lapangan Kerja

Industri ekspor tuna menciptakan banyak lapangan kerja, mulai dari penangkapan, pengolahan, hingga distribusi. Banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasokan tuna membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Selain itu, industri ini juga memberikan peluang usaha bagi berbagai sektor pendukung, seperti logistik, pengemasan, dan pemasaran.

Tantangan dalam Industri Ekspor Komoditas Tuna

Tantangan dalam Industri Ekspor Komoditas Tuna oleh pemerintah Indonesia

Sumber: Okezone – Economy

Meskipun ekspor tuna menawarkan banyak manfaat ekonomi, industri ini juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Mari kita telusuri beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam industri ekspor tuna.

1. Regulasi dan Standar Internasional

Salah satu tantangan utama dalam industri ekspor komoditas tuna adalah memenuhi regulasi dan standar internasional. Setiap negara tujuan ekspor memiliki persyaratan yang ketat terkait kualitas dan keamanan produk. 

Pengusaha perikanan harus memastikan bahwa tuna yang diekspor memenuhi standar tersebut agar dapat diterima di pasar internasional. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kebersihan, kandungan nutrisi, dan kepatuhan terhadap praktik penangkapan yang berkelanjutan.

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim global berdampak pada stok ikan tuna di lautan. Suhu air laut yang meningkat, perubahan arus, dan kondisi cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi migrasi dan populasi ikan tuna. 

Nelayan harus menghadapi tantangan ini dengan mencari daerah penangkapan baru dan mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi keberadaan tuna.

3. Persaingan Global

Pasar tuna internasional sangat kompetitif, dengan banyak negara yang menjadi produsen utama. Negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa memiliki standar yang tinggi untuk produk tuna, sehingga pengusaha perikanan harus terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka. 

Selain itu, mereka juga harus mampu menawarkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas dari ekspor komoditas tuna tersebut.

Tren dan Peluang Ekspor Komoditas Tuna di Pasar Global

Meskipun terdapat tantangan, ekspor komoditas tuna juga menawarkan berbagai tren dan peluang menarik di pasar global. Ketahui tren terkini dan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam industri ekspor tuna sebagai berikut:

1. Permintaan yang Terus Meningkat

Permintaan tuna di pasar internasional terus meningkat, terutama di negara-negara yang menjadikan tuna sebagai makanan pokok. 

Pertumbuhan populasi, peningkatan pendapatan, dan kesadaran akan manfaat kesehatan dari konsumsi ikan mendorong permintaan ini. Hal ini memberikan peluang besar bagi pengusaha perikanan untuk memperluas pasar dan meningkatkan volume ekspor komoditas tuna.

2. Teknologi Pengolahan yang Lebih Baik

Perkembangan teknologi pengolahan ikan memberikan peluang bagi industri untuk menghasilkan produk tuna dengan kualitas yang lebih baik dan nilai tambah yang lebih tinggi. 

Teknologi seperti pembekuan cepat, pengemasan vakum, dan teknologi pengawetan lainnya membantu menjaga kesegaran dan kualitas tuna selama proses distribusi. 

Dengan teknologi ini, tuna dapat disimpan lebih lama tanpa mengurangi kualitasnya, sehingga dapat mencapai pasar yang lebih jauh.

3. Sertifikasi dan Labeling

Adanya sertifikasi dan labeling seperti MSC (Marine Stewardship Council) membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tuna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Sertifikasi ini menunjukkan bahwa tuna yang dijual memenuhi standar keberlanjutan dan praktik penangkapan yang bertanggung jawab. 

Konsumen yang semakin peduli dengan isu-isu lingkungan cenderung memilih produk dengan sertifikasi ini, sehingga pengusaha perikanan yang memiliki sertifikasi tersebut dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Kesimpulan

Ekspor komoditas tuna memainkan peran vital dalam perekonomian global, terutama bagi Indonesia. Sebagai produk unggulan, tuna berkontribusi besar terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan nelayan. Proses ekspor melibatkan penangkapan, pengolahan, dan pengemasan sesuai standar internasional.

Industri ini menghadapi tantangan seperti regulasi ketat, perubahan iklim, dan persaingan global. Namun, tren peningkatan permintaan, teknologi pengolahan yang lebih baik, dan sertifikasi keberlanjutan membuka peluang besar. Kolaborasi dan inovasi diperlukan untuk menjadikan ekspor tuna sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan dan kompetitif.

Bergabunglah dengan Hi-Fella, platform networking global yang mempertemukan pelaku bisnis dari seluruh dunia untuk melakukan perdagangan internasional. 

Nantikan peluncuran Online Exhibitions dari Hi-Fella, yang dirancang khusus untuk produsen dan penjual di sektor ekspor-impor. Yuk, mari pamerkan produk Anda dan jalin koneksi dengan pembeli dari seluruh penjuru dunia!

Online Exhibition dari Hi-Fella

About Author

Silvia Stefani Chandra

Silvia Stefani Chandra

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...