Hi-Fella Insights

Panduan Lengkap Cara Ekspor Kopi dari Indonesia ke Luar Negeri

Cara ekspor kopi dari Indonesia ternyata tidak terlalu sulit dilakukan oleh masyarakat, namun sebelum Anda mulai mengekspor kopi, penting juga bagi Anda untuk memahami apa saja prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin ekspor kopi dari Indonesia ke luar negeri. 

Oleh karena itu, mari kita simak penjelasannya bagaimana cara ekspor kopi dan apa saja prosedur yang harus dilakukan agar bisnis kopi Anda bisa lebih maju bukan hanya di dalam negeri saja namun bisa sampai ke kancah internasional!

Peluang Pasar Kopi Indonesia di Dunia

peluang ekspor kopi melalui data produksi kopi di dunia

Sumber: Databoks

Dilansir data statistik oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), produksi kopi global mencapai 170 juta kantong (setara 60 kg per kantong) pada periode 2022/2023. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,8% dibandingkan periode sebelumnya, di mana produksi tercatat sebanyak 165,37 juta kantong pada 2021/2022.

Indonesia menjadi negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia pada periode 2022/2023 dengan total produksi mencapai 11,85 juta kantong. Dari jumlah tersebut, Indonesia memproduksi 1,3 juta kantong kopi arabika dan 10,5 juta kantong kopi robusta. 

Sebanyak 75% dari produksi kopi Indonesia berasal dari daerah dataran rendah di Sumatera Selatan dan Pulau Jawa, yang menjadi pusat ekspor kopi Indonesia ke pasar dunia.

Pasar Utama Ekspor Kopi Indonesia

Pasar utama ekspor kopi Indonesia

Sumber: Lombok Insider

Pasar utama ekspor kopi Indonesia mencakup negara Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, dan Korea Selatan, yang menghargai kualitas dan keberagaman kopi Indonesia, seperti kopi arabika, robusta, dan sejenisnya.  Berikut penjelasan lebih lengkapnya: 

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah salah satu pasar terbesar untuk kopi Indonesia. Konsumen Amerika Serikat sangat menyukai kopi spesialti seperti kopi luwak dan kopi dengan cita rasa yang unik, yang banyak diproduksi di Indonesia. Permintaan yang cukup banyak dan harga yang kompetitif membuat Amerika Serikat menjadi tujuan utama ekspor kopi.

2. Jepang

Jepang juga merupakan salah satu pasar yang potensial jika Anda ingin ekspor kopi dari Indonesia. Masyarakat Jepang terkenal dengan kecintaan mereka terhadap kopi berkualitas tinggi. Kopi dari daerah seperti Sumatera dan Sulawesi sangat populer di Jepang karena cita rasa dan aroma khasnya.

3. Jerman

Jerman adalah salah satu negara di Eropa yang menjadi tujuan utama ekspor kopi Indonesia. Kopi robusta dan arabika dari Indonesia banyak digunakan oleh industri kopi Jerman untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan juga untuk diekspor kembali ke negara-negara lain di Eropa.

4. Italia

Italia, yang dikenal dengan budaya kopi yang kuat, juga menjadi salah satu tujuan utama ekspor kopi Indonesia. Kopi Indonesia digunakan dalam berbagai campuran espresso dan menjadi bahan baku penting dalam industri kopi Italia yang cukup terkenal.

5. Korea Selatan

Korea Selatan merupakan pasar yang sedang berkembang pesat untuk kopi Indonesia. Peningkatan tren kafe dan budaya minum kopi di Korea Selatan membuat permintaan kopi berkualitas dari Indonesia semakin meningkat.

Persyaratan untuk Ekspor Kopi

Jika Anda ingin mengekspor kopi, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan penting. Berikut adalah beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk ekspor kopi:

1. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Setiap produsen kopi yang ingin mengekspor kopi harus memiliki Surat Izin Usaha Industri (SIUI) dari Kementerian Perindustrian. 

SIUI menunjukkan bahwa produsen kopi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk memproduksi kopi.

2. Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI)

Sertifikat SNI menunjukkan bahwa produk kopi yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). 

Sertifikat ini memastikan bahwa kopi yang diekspor aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan standar internasional.

3. Dokumen Pabean

Produsen kopi yang ingin mengekspor kopi harus memiliki dokumen pabean yang lengkap, seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Surat Keterangan Asal (SKA). 

Dokumen ini memastikan bahwa kopi yang diekspor telah di inspeksi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Proses Ekspor Kopi

Setelah memenuhi persyaratan ekspor kopi, Anda dapat memulai proses ekspor kopi. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses ekspor kopi:

1. Penyortiran dan Pengemasan

Sebelum pengiriman, kopi harus disortir dan dikemas dengan baik. Hal ini bertujuan agar kopi tetap tahan lama serta dapat mempertahankan cita rasa dan aroma yang baik. Proses penyortiran dan pengemasan juga penting untuk memastikan bahwa kopi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

2. Pengiriman ke Pelabuhan

Setelah proses penyortiran dan pengemasan selesai, kopi dikirimkan ke pelabuhan terdekat untuk diproses lebih lanjut.

3. Pengemasan dan Pelabelan

Setelah sampai di pelabuhan, kopi harus dikemas dalam kantong yang lebih kecil dan diberi label yang mencantumkan informasi tentang jenis kopi, asal kopi, dan kualitas kopi. Ini penting untuk memudahkan proses pengiriman dan pengolahan kopi di negara tujuan.

4. Inspeksi dan Sertifikasi

Setiap kopi yang akan diekspor harus melalui proses inspeksi dan sertifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Karantina Pertanian. Proses ini memastikan bahwa kopi memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

5. Pemberian Dokumen Ekspor

Setelah proses inspeksi dan sertifikasi, produsen kopi akan diberikan dokumen ekspor seperti PEB dan SKA. Dokumen ini memastikan bahwa kopi memenuhi persyaratan hukum dan administratif yang berlaku di negara tujuan.

6. Pengiriman ke Negara Tujuan

Setelah semua proses selesai, kopi dikirimkan ke negara tujuan. Produsen kopi harus memilih jalur pengiriman yang paling efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kopi tiba di negara tujuan dalam kondisi yang baik.

Strategi Pemasaran Ekspor Kopi di Pasar Internasional

Strategi pemasaran kopi Fore ke pasar internasional

Sumber: Fore Coffee

1. Analisis Demografis Konsumen

Langkah pertama yang harus dilakukan bisnis Anda adalah memahami target pasar melalui analisis demografis, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan preferensi konsumen. 

Misalnya, jika pasar target adalah generasi muda, strategi pemasaran harus disesuaikan untuk menarik minat kelompok ini dengan pendekatan yang relevan.

2. Ikuti Tren Konsumsi Kopi

Selain itu, bisnis kopi Anda juga perlu memahami apa saja tren konsumsi kopi sesuai target pasar. Pertanyaan seperti apakah konsumen lebih suka kopi hitam atau kopi susu, serta preferensi mereka terhadap kopi instan atau kopi seduh, sangat penting. 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu bisnis Anda merancang produk dan strategi pemasaran yang tepat.

3. Membangun Identitas Brand

Membangun brand yang kuat adalah salah satu strategi pemasaran paling efektif. Brand yang kuat dapat membantu bisnis Anda membedakan produk dari pesaing dan menciptakan loyalitas pelanggan. Untuk mencapai titik ini, bisnis Anda harus memiliki identitas brand yang jelas dan konsisten.

4. Buat Storytelling Kopi Indonesia

Memiliki cerita brand yang menarik juga penting. Cerita brand atau storytelling ini dapat membantu konsumen memahami nilai dan misi bisnis Anda. 

Misalnya, jika bisnis Anda berkomitmen pada produksi kopi yang sustainable, Anda bisa membuat konten dengan storytelling yang fokus pada upaya dalam melindungi lingkungan dan mendukung petani lokal.

5. Lakukan Pemasaran Digital

Dalam era digital seperti saat ini, pemasaran digital adalah salah satu strategi promosi yang paling efektif. Ini mencakup penggunaan media sosial, email marketing, dan optimasi mesin pencari (SEO). 

Pemasaran digital dapat membantu bisnis Anda menjangkau audiens yang lebih luas dan berinteraksi langsung dengan konsumen.

6. Berpartisipasi dalam Event dan Sponsorship

Selain pemasaran digital, bisnis Anda juga bisa memanfaatkan event dan sponsorship sebagai bagian dari strategi promosi. 

Misalnya, bisnis Anda dapat mensponsori festival kopi atau mengadakan acara peluncuran produk. Event dan sponsorship ini bisa membantu menciptakan brand awareness di kalangan target pasar Anda.

Temukan Buyer Kopi di Hi-Fella! Bergabung Sekarang!

Temukan ekspor kopi melalui acara online exhibition Hi-Fella

About Author

Silvia Stefani Chandra

Silvia Stefani Chandra

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...