Hi-Fella Insights

Panduan Lengkap Cara Ekspor Daun Ketapang dari Indonesia

Ekspor daun ketapang ternyata memiliki nilai jual tinggi berkat manfaatnya yang beragam. Daun ini digunakan untuk mengubah pH air, membantu budidaya ikan cupang dan udang, serta membantu penyembuhan luka dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu pada artikel ini, kita akan memberikan panduan lengkap mengenai cara ekspor daun ketapang dari Indonesia, mulai dari manfaat dan kegunaannya, peluang pasar global, hingga prosedur ekspor yang harus diikuti. Yuk, simak penjelasan selengkapnya!

Manfaat dan Kegunaan Daun Ketapang

manfaat dan kegunaan ekspor daun ketapang

Sumber: Suara.com

Sebelum mengetahui bagaimana cara ekspor daun ketapang, penting juga untuk mengetahui apa saja manfaat dan kegunaan dari daun ketapang ini. Berikut penjelasannya:

1. Manfaat Kesehatan Daun Ketapang

Daun ketapang (terminalia catappa) memiliki berbagai manfaat kesehatan yang menjadikannya bernilai tinggi. Daun ini dikenal memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan anti-bakteri. 

Dalam pengobatan tradisional, daun ketapang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti infeksi kulit, alergi, dan luka.

2. Penggunaan dalam Industri Ikan Hias

Daun ketapang sangat populer dalam industri ikan hias. Daun ini digunakan untuk mengubah pH air dan menciptakan lingkungan yang lebih alami bagi ikan. 

Daun ketapang juga dapat membantu dalam penyembuhan ikan dari stres dan penyakit, serta meningkatkan kesehatan ikan cupang dan udang.

3. Sebagai Pewarna Alami dan Pengawet Makanan

Selain dalam pengobatan dan industri ikan hias, daun ketapang juga digunakan sebagai bahan pewarna alami dan pengawet makanan sehingga banyak dicari oleh produsen.

Peluang Ekspor Daun Ketapang di Dunia

Dilansir dari Kemlu, saat ini, Indonesia telah ekspor daun ketapang kering ke Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada dengan harga sekitar Rp.1 juta per kilogram.

Peluang pasar daun ketapang sangat menjanjikan di negara-negara dengan industri herbal dan ikan hias yang berkembang pesat, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara. 

Permintaan daun ketapang terus meningkat seiring dengan meningkatnya popularitas pengobatan alami dan solusi ramah lingkungan.

Prosedur Ekspor Daun Ketapang dari Indonesia

Prosedur Ekspor Daun Ketapang dari Indonesia

Sumber: Lumajang Network

1. Memiliki Buyer atau Calon Pembeli

Langkah pertama dalam ekspor daun ketapang adalah menentukan buyer yang memenuhi standar kebutuhan daun ketapang. 

Jalinlah hubungan yang baik dengan konsumen atau importir di negara tujuan. Manfaatkan juga teknologi digital seperti media sosial dan platform komersial seperti Hi-Fella untuk menemukan calon pelanggan.

2. Siapkan Dokumen Penting

Dokumen purchase order atau PO diperlukan sebagai bukti permintaan barang dari konsumen luar negeri dan digunakan untuk pembuatan invoice. 

Selanjutnya, siapkan strategi ekspor dengan cermat, termasuk jenis produk, klasifikasi, negara tujuan, pengiriman, pengemasan, fumigasi, surat keterangan asal (SKA), dan surat pemberitahuan ekspor (PEB). Pastikan memenuhi syarat bukti bayar bea keluar dan commercial invoice.

3. Memperoleh Lisensi Perdagangan dan Ekspor

Setelah menemukan konsumen yang memenuhi syarat, pastikan Anda memiliki izin ekspor dan perusahaan sudah terdaftar secara legal. 

Salah satu lisensi yang dapat dimiliki oleh calon eksportir adalah Commanditaire Vennootschap (CV). Pemerintah telah menyederhanakan proses pengajuan izin ini.

4. Sewa Jasa Legalitas Ekspor oleh Perusahaan

Jika Anda belum memiliki legalitas ekspor, Anda dapat menggunakan jasa perusahaan yang menyewakan jasa legalitas ekspor, atau dikenal sebagai ‘undername’.

5. Mencari Mitra Ekspedisi atau Forwarder

Pilih mitra ekspedisi yang handal dan berpengalaman untuk menghindari kendala selama pengiriman. Pastikan ekspedisi menggunakan kontainer yang tepat untuk mengirim daun ketapang. Beberapa pilihan kontainer yang bisa digunakan adalah general purpose atau reefer container.

6. Menentukan Layanan Pengiriman

Tentukan layanan pengiriman yang sesuai, apakah pengiriman port to port atau door to door. Pengiriman port to port berarti ekspor bertanggung jawab untuk mengirim produk dari gudang hingga pelabuhan tujuan, sementara pengiriman door to door mengharuskan produk diambil dari gudang dan dikirim langsung ke gudang pembeli di negara lain.

Strategi Pemasaran untuk Ekspor Daun Ketapang 

Untuk berhasil menembus pasar internasional, diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan terarah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda dalam ekspor daun ketapang dengan efektif di pasar global.

1. Mulai Riset Pasar

Memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai negara target pasar adalah langkah pertama dalam strategi pemasaran. 

Riset pasar yang baik akan membantu menentukan strategi pemasaran apa saja yang efektif dilakukan untuk ekspor daun ketapang di negara tujuan.

2. Menjaga Kualitas Produk

Menjaga kualitas produk sesuai standar internasional sangat penting untuk membangun reputasi yang baik. Produk berkualitas tinggi akan lebih mudah diterima di pasar internasional.

3. Sertifikasi

Mendapatkan sertifikasi organik dan kualitas lainnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Sertifikasi menunjukkan bahwa produk Anda memenuhi standar internasional dan aman digunakan oleh masyarakat.

4. Promosi Digital

Manfaatkanlah media sosial, website, dan platform e-commerce untuk menjangkau pembeli yang potensial! Promosi digital yang efektif akan membantu meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar.

5. Partisipasi dalam Event atau Pameran

Mengikuti pameran internasional adalah cara yang baik untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan produk secara langsung kepada calon pembeli. Pameran memberikan kesempatan untuk bertemu dengan pembeli potensial dan menjalin kemitraan bisnis.

Tantangan dan Solusi dalam Ekspor Daun Ketapang

Meskipun ekspor daun ketapang menawarkan banyak peluang, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Berikut adalah beberapa tantangan utama dan solusi yang dapat diambil untuk mengatasinya.

1. Tantangan dalam Ekspor Daun Ketapang

Ekspor daun ketapang menghadapi beberapa tantangan, seperti fluktuasi harga pasar, regulasi ekspor yang ketat, dan persaingan global. Mengatasi tantangan ini memerlukan strategi yang tepat dan pemahaman mendalam tentang pasar.

2. Solusi untuk Mengatasi Tantangan Ekspor Daun Ketapang

  • Diversifikasi Produk: Mengembangkan produk turunan dari daun ketapang untuk menambah nilai jual.
  • Jalin Hubungan yang Baik dengan Pembeli: Membangun hubungan jangka panjang dengan pembeli melalui komunikasi yang baik dan pelayanan yang memuaskan.
  • Inovasi: Terus melakukan inovasi dalam proses pengolahan dan pengemasan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk.

Dengan memahami manfaat, peluang pasar, prosedur ekspor daun ketapang, strategi pemasaran, serta tantangan dan solusi yang ada, para pelaku bisnis daun ketapang dapat memaksimalkan potensi ekspor dan memperluas jangkauan bisnisnya sampai di pasar internasional. 

Temukan buyer daun ketapang di Hi-Fella! Yuk, bergabung sekarang! 

About Author

Silvia Stefani Chandra

Silvia Stefani Chandra

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...