Hi-Fella Insights

Cara Membawa Tas Branded dari Luar Negeri ke Dalam Negeri Secara Legal

Cara membawa tas branded dari luar negeri ke dalam negeri mungkin cukup “tricky” namun memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan barang branded dengan harga yang lebih terjangkau. 

Seperti yang kita ketahui, membawa kembali tas tersebut ke Indonesia memerlukan perhatian khusus terhadap peraturan dan pembatasan impor. 

Oleh karena itu, pada artikel ini kami akan membahas bagaimana cara membawa tas branded dari luar negeri ke dalam negeri dengan aman dan legal. Yuk, simak selengkapnya!

Mengerti Peraturan dan Pembatasan Impor

Peraturan dan Pembatasan Impor

Sumber: BusinessReview

Sebelum memutuskan untuk membeli tas branded di luar negeri, sangat penting untuk memahami peraturan impor yang berlaku di Indonesia. Setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bea Cukai. 

Pastikan tas yang dibeli tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang atau dibatasi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pajak dan Bea Masuk

Setiap kali kamu membawa tas branded dari luar negeri ke Indonesia, penting juga untuk memahami bahwa tas tersebut mungkin dikenakan pajak dan bea masuk. 

Besaran pajak yang dikenakan bergantung pada nilai dari tas tersebut serta kebijakan yang berlaku pada saat kamu memasuki negeri ini.

Untuk memastikan kamu tidak mengalami masalah di bandara dan dapat mengatur anggaran kamu dengan lebih baik, ada baiknya kamu melakukan pengecekan terhadap kisaran biaya yang mungkin harus dibayar. 

Memanfaatkan kalkulator bea masuk online adalah salah satu cara efektif untuk mengestimasi biaya yang diperlukan. Kalkulator ini bisa membantu kamu memahami secara lebih jelas tentang berapa banyak dana yang harus disiapkan untuk membawa tas branded kamu masuk ke Indonesia secara legal dan aman.

Dengan mengetahui dan mempersiapkan biaya yang terkait dengan cara membawa tas branded dari luar negeri, kamu dapat menghindari berbagai masalah yang akan terjadi di bandara.

Tips dan Trik Cara Membawa Tas Branded dari Luar Negeri 

Tips dan Trik Cara Membawa Tas Branded dari Luar Negeri

Sumber: Liputan6

Berikut adalah beberapa tips yang bisa kamu terapkan terkait cara membawa tas branded dari luar negeri, yaitu sebagai berikut:

1. Riset Harga dan Tempat Pembelian

Sebelum berangkat, cara membawa tas branded dari luar negeri yang wajib kamu lakukan yaitu dengan melakukan riset terlebih dahulu terhadap harga tas di berbagai negara dan bandingkan dengan harga lokal. 

Biasanya, tas branded bisa lebih murah di negara asalnya atau di tempat-tempat tertentu yang menawarkan diskon khusus.

Selain itu, kamu juga bisa mencari informasi tentang toko resmi atau distributor terpercaya di negara tujuan kamu untuk menghindari pembelian produk palsu.

2. Perhatikan Kebijakan Bea Cukai

Setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait impor barang pribadi. Cek batasan nilai barang yang bebas dari bea masuk agar kamu tidak terjebak harus membayar pajak yang tinggi saat kembali ke Indonesia.

Jika nilai tas melebihi batas bebas pajak, siapkan untuk membayar pajak dan bea masuk sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Simpan Bukti Pembelian

Cara membawa tas branded dari luar negeri selanjutnya yaitu simpan semua dokumen pembelian seperti nota, bukti pembayaran, dan kartu garansi. Dokumen ini sangat penting tidak hanya untuk keperluan bea cukai tapi juga jika kamu memerlukan klaim garansi di masa depan.

4. Packing yang Tepat

Pastikan tas dikemas dengan baik saat akan dibawa pulang. Gunakan pelindung seperti bubble wrap atau selimut tebal untuk melindungi tas dari benturan atau goresan selama perjalanan. Jika memungkinkan, bawa tas sebagai bagasi kabin untuk mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan.

5. Deklarasi Barang dengan Jujur

Saat tiba di bandara, deklarasikan dengan jujur semua barang yang kamu bawa, termasuk tas branded. Menyembunyikan informasi atau tidak jujur tentang nilai barang bisa menyebabkan masalah hukum dan denda.

6. Asuransi Perjalanan

Cara membawa tas branded dari luar negeri selanjutnya adalah pertimbangkan juga untuk membeli asuransi perjalanan yang mencakup perlindungan terhadap barang bawaan. 

Asuransi ini bisa sangat berguna untuk melindungi tas branded tersebut dari risiko kehilangan atau kerusakan selama di perjalanan.

7. Jangan Lupa Adaptasi Kebudayaan

Saat berbelanja di luar negeri, menghormati dan memahami kebiasaan serta etika setempat dapat membantumu mendapatkan layanan yang lebih baik dan mungkin juga kamu bisa mendapatkan akses ke penawaran khusus yang tidak tersedia untuk turis biasa.

Kesimpulan

Membawa tas branded dari luar negeri ke dalam negeri bukan hanya tentang gaya, tapi juga tentang kepatuhan pada aturan yang berlaku. 

Dengan memahami dan mengikuti peraturan serta pembatasan impor, kamu bisa menikmati tas barumu tanpa mengalami masalah hukum.

Ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang cara memperoleh barang-barang terbaik dari luar negeri? Temukan barang-barang terbaik dari luar negeri di Hi-Fella!

About Author

Silvia Stefani Chandra

Silvia Stefani Chandra

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...