Hi-Fella Insights

Perang Dagang dan Dampaknya pada Tarif Produk Elektronik di Asia Tenggara

Bayangkan dua raksasa ekonomi dunia, katakanlah si Gajah (Amerika Serikat) dan si Naga (Tiongkok), tiba-tiba memutuskan untuk adu panco ekonomi di tengah pasar global. Senjata utama mereka? Tarif impor! Si Gajah bilang barang-barang dari Naga terlalu murah, jadi harus dipajaki tinggi. Si Naga tidak terima, membalas dengan mengenakan pajak tinggi pada barang-barang dari Gajah. Pertarungan pun pecah, penuh drama, ancaman, dan angka-angka yang bikin pusing. 

Sementara itu, di sudut lain arena, ada Asia Tenggara (ASEAN) yang sedang asyik merakit smartphone, bikin laptop, atau memproduksi komponen elektronik canggih. Kita ini ibarat penonton di barisan depan, yang awalnya cuma tepuk tangan (atau cemas), tapi lama-lama kok… kena percikan minumannya.

Perang dagang antara AS dan Tiongkok, yang puncaknya cukup terasa beberapa tahun lalu, memang tidak langsung menyatakan perang terhadap produk elektronik dari ASEAN secara spesifik (untungnya!). Namun, dampaknya pada tarif produk elektronik di wilayah kita ini sangat nyata dan multifaset. Ini bukan cuma soal bea masuk barang jadi, tapi juga soal rantai pasok yang ruwet, relokasi pabrik, hingga tawar-menawar diplomatik yang bikin geleng-geleng kepala. 

Gelombang Kejut Perang Dagang: Efek pada Elektronik ASEAN

Bukan Kita yang Bertikai, Kok Ikut Panik?: Dampak Tidak Langsung Melalui Rantai Pasok

Produk elektronik modern itu rumit, dirakit dari komponen yang datang dari berbagai penjuru dunia. Sebuah smartphone yang dirakit di Vietnam bisa saja menggunakan chip dari AS, layar dari Korea, dan baterai dari Tiongkok. Nah, ketika AS dan Tiongkok saling mengenakan tarif, biaya komponen yang bergerak antara kedua negara itu meningkat. Meskipun perakitan akhirnya dilakukan di negara ASEAN, kenaikan biaya komponen hulu ini bisa merambat dan memengaruhi biaya produksi keseluruhan. 

Akibatnya, harga produk elektronik akhir yang dirakit di ASEAN bisa ikut terkerek naik (karena biaya komponen mahal) atau, perusahaan perakitan di ASEAN terpaksa menyerap biaya itu dan untungnya menipis. Kita ini jadi seperti mak comblang yang dibayar pakai selisih ongkos kirim antar dua pihak yang sedang marahan. Ribet dan untung tak seberapa!

“Minggat” dari Zona Perang: Relokasi Pabrik dan Peluang Tarif Baru

Perang dagang membuat produksi di Tiongkok untuk pasar AS menjadi mahal karena tarif tinggi. Banyak perusahaan multinasional (termasuk yang bikin elektronik) pun berpikir: “Daripada kena tarif terus, mending pindah pabrik saja ke negara yang tidak kena tarif!” Asia Tenggara, dengan biaya tenaga kerja kompetitif dan lingkungan investasi yang (relatif) stabil, menjadi tujuan favorit relokasi ini. Vietnam, Thailand, Malaysia, dan bahkan Indonesia pun kebagian “rezeki” pabrik pindahan ini. 

Nah, relokasi ini punya dampak pada tarif, lho. Produk yang tadinya dibuat di Tiongkok (dan kena tarif tinggi AS) kini dibuat di negara ASEAN (dan kena tarif normal AS, yang umumnya lebih rendah atau bahkan 0% jika ada perjanjian khusus/GSP). Ini menurunkan biaya ekspor ke AS secara signifikan, membuat produk “buatan ASEAN” jadi lebih kompetitif. Ini seperti mendapat diskon mendadak hanya karena alamat pabriknya berubah. Peluang ekonomi yang lumayan menggiurkan!

Komponen Mahal, Harga Naik?: Tarif pada Bahan Baku dan Komponen

Seperti disebutkan tadi, pabrik elektronik di ASEAN banyak mengimpor komponen. Jika perang dagang membuat komponen dari Tiongkok atau AS menjadi lebih mahal (karena tarif balasan Tiongkok pada komponen AS, atau tarif AS pada komponen Tiongkok), maka biaya produksi di ASEAN otomatis naik. 

Kenaikan biaya ini bisa memengaruhi harga jual produk akhir, atau memaksa perusahaan mencari pemasok komponen dari negara lain (misalnya Korea Selatan, Taiwan, atau bahkan mengembangkan industri komponen lokal, yang butuh waktu). Ekonomi jadi agak ‘spaneng’, karena biaya input naik tanpa terkendali.

ASEAN Ikut Main Tarif? Kebijakan Tarif Lokal dalam Menghadapi Arus Baru

Negara-negara ASEAN sendiri punya kebijakan tarif impornya masing-masing. Menghadapi arus relokasi dan perubahan rantai pasok akibat perang dagang, beberapa negara ASEAN mungkin menyesuaikan kebijakan tarif mereka. Misalnya, menurunkan bea masuk untuk impor mesin atau bahan baku tertentu untuk menarik investasi pabrik yang pindah. Atau, sebaliknya, mungkin melindungi industri komponen lokal jika ada banjir komponen murah akibat perang dagang. 

Keputusan tarif di tingkat ASEAN ini menjadi alat strategis untuk mengarahkan arus investasi dan melindungi industri domestik di tengah dinamika global. Semacam “main catur” di papan yang lebih kecil, sambil melirik papan catur raksasa (AS-Tiongkok) di sebelahnya.

Jalur Sutra Elektronik yang Berubah: Perubahan Rute Dagang dan Logistik

Perang dagang mengubah dari mana komponen didapat dan ke mana produk akhir dikirim. Mungkin tadinya komponen A selalu dari Tiongkok, sekarang beralih ke Taiwan. Produk jadi yang tadinya dikirim langsung dari Tiongkok ke AS, sekarang dirakit dulu di Vietnam lalu dikirim dari sana. 

Perubahan rute dagang ini memengaruhi biaya logistik, waktu pengiriman, dan kerumitan rantai pasok. Bagi industri elektronik ASEAN, ini berarti perlu adaptasi dalam manajemen logistik dan potensi perubahan biaya yang terkait. Jalur distribusi elektronik jadi sedikit… muter-muter, mirip mencari jalan alternatif saat Google Maps ngaco.

Tawar-Menawar di Tengah Badai: Diplomasi Tarif Bilateral

Meskipun bukan target utama perang dagang, negara-negara ASEAN tetap perlu bernegosiasi soal tarif dengan AS dan Tiongkok secara bilateral. Keberadaan perang dagang bisa memengaruhi posisi tawar dalam negosiasi ini. Mungkin AS menjadi sedikit lebih lunak pada negara ASEAN tertentu (demi menarik investasi menjauh dari Tiongkok), atau Tiongkok menawarkan konsesi tertentu. Diplomat dan negosiator perdagangan kita jadi perlu lebih lihai membaca situasi dan memanfaatkan celah di tengah perseteruan dua raksasa.

Jadi, dampak perang dagang AS-Tiongkok pada tarif produk elektronik di Asia Tenggara itu kompleks dan tidak seragam. Kita memang tidak jadi sasaran utama tarif AS, tapi kita kena imbas dari perubahan rantai pasok global. Ada tantangan (biaya komponen naik, kerumitan logistik), tapi ada juga peluang signifikan (relokasi pabrik, peningkatan daya saing ekspor ke AS). Negara-negara ASEAN perlu jeli melihat peluang ini, memperbaiki iklim investasi, dan memastikan industri elektronik lokal kita siap menerima limpahan (dan tantangan) dari perang dagang yang terjadi nun jauh di sana.

Singkatnya, ketika Gajah dan Naga adu kuat dengan senjata tarif, industri elektronik di Asia Tenggara memang ikut terkena percikan. Tapi dengan strategi yang cerdas dan sedikit keberuntungan, percikan itu bisa saja berubah menjadi aliran investasi dan peluang ekspor baru. Sebuah pengingat bahwa dalam ekonomi global, bahkan pertarungan dua pihak pun bisa menciptakan dinamika yang tak terduga (dan kadang menguntungkan) bagi penonton di barisan depan, asal penontonnya cukup lincah untuk menghindar dan cukup cerdas untuk memanfaatkan keadaan.

Jangan Panik, Saatnya Putar Arah dan Cari Peluang Baru

Perang dagang mungkin bikin tarif produk elektronik di Asia Tenggara naik-turun kayak roller coaster, tapi bukan berarti peluang bisnis ikut merosot. Justru ini saat yang tepat buat pelaku usaha putar arah, cari pasar alternatif, dan buka jalur ekspor baru yang lebih stabil dan menguntungkan.

Bersama hi-fella, semua itu jadi lebih mudah. Sebagai platform ekspor-impor dan penyedia pameran virtual online, hi-fella bantu supplier dan importir elektronik untuk tetap terhubung dengan pembeli global, tampil di etalase digital internasional, dan cari mitra baru tanpa ribet. Jadi, jangan tunggu reda—go global sekarang juga bareng hi-fella dan bawa bisnismu ke level berikutnya!

About Author

Zhafran Tsany

Zhafran Tsany

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...