Hi-Fella Insights

6 jenis Komoditi yang Diusahakan dan Tips Memilihnya untuk Bisnis

Memilih komoditi yang akan diusahakan merupakan salah satu langkah krusial bagi calon pengusaha, investor, atau pemilik bisnis. 

Komoditi, dalam konteks bisnis, merujuk pada produk atau bahan mentah yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi. 

Artikel ini akan membahas mengenai apa saja jenis-jenis komoditi yang akan diusahakan, menganalisis potensinya, serta memberikan informasi yang relevan untuk Anda mengenai bagaimana memilih komoditi yang sesuai dengan tujuan atau investasi. Simak penjelasan selengkapnya!

Pengertian Komoditi 

Menurut UU No.10 Tahun 2011, komoditi mencakup beragam barang, jasa, hak, dan kepentingan lain, serta setiap derivatif yang terkait dengan komoditi tersebut, yang semuanya dapat diperjualbelikan dan menjadi objek dari Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif jenis lain.

Jenis-jenis Komoditi yang Diusahakan

mesin pertanian di ladang saat panen

Sumber: Pexels

Setelah mengetahui pengertian dari komoditi, penting juga bagi kita untuk mengetahui apa saja jenis-jenis komoditi karena setiap komoditi memiliki potensi dan tantangan uniknya sendiri. Berikut penjelasannya:

1. Komoditi Pertanian dan Hortikultura

Komoditi pertanian dan hortikultura mencakup berbagai produk seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. 

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), sektor pertanian secara global terus berkembang, dengan Asia dan Amerika Latin sebagai dua kontributor besar. 

Berdasarkan laporan dari FAO menunjukkan bahwa produksi pangan global harus meningkat sekitar 70% pada tahun 2050 untuk memenuhi permintaan penduduk dunia.

Teknologi pertanian modern seperti pertanian hidroponik dan organik juga telah meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan di sektor ini.

2. Komoditi Energi

Komoditi energi meliputi sumber energi seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. 

Menurut International Energy Agency (IEA), permintaan global untuk energi terbarukan terus meningkat sebagai tanggapan terhadap perubahan iklim.

IEA memprediksi bahwa energi terbarukan akan menyumbang 30% konsumsi energi global pada tahun 2024.

Pertumbuhan sektor ini seringkali terkait dengan perkembangan infrastruktur dan industrialisasi. World Steel Association melaporkan bahwa produksi baja global terus meningkat setiap tahun.

Adapun data yang menunjukkan bahwa produksi baja global mencapai 1.87 miliar ton pada tahun 2020.

3. Komoditi Industri

Komoditi industri termasuk logam berat seperti baja, aluminium, dan tembaga yang selalu digunakan dalam industri. 

Pertumbuhan sektor ini seringkali terkait dengan perkembangan infrastruktur dan industrialisasi. World Steel Association melaporkan bahwa produksi baja global terus meningkat setiap tahun. Contohnya produksi baja global mencapai 1.87 miliar ton pada tahun 2020.

4. Komoditi Bahari

Komoditi bahari meliputi segala jenis produk laut seperti ikan, rumput laut, dan mutiara. Sektor ini penting bagi negara-negara dengan garis pantai yang panjang. 

Menurut laporan FAO, perikanan dan akuakultur terus berkembang sebagai sumber pangan dan mata pencaharian.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, kontribusi sub-sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada harga berlaku mencapai 2,80%, meningkat 0,15% dari tahun 2019 yang sebesar 2,65%. 

Meskipun menghadapi tantangan pandemi COVID-19, sub-sektor perikanan Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan peningkatan sebesar 0,73% pada tahun 2020.

5. Komoditi Teknologi

Komoditi teknologi mencakup semikonduktor, baterai lithium, dan teknologi informasi. Dengan berkembangnya era digital, sektor ini menjadi sangat penting. 

Laporan dari McKinsey & Company menyoroti pertumbuhan eksponensial dalam sektor ini, terutama dengan meningkatnya permintaan untuk perangkat pintar dan otomasi.

Misalnya seperti pasar global semikonduktor diperkirakan akan mencapai $726 miliar pada tahun 2027.

6. Komoditi Bahan Makanan dan Minuman

Komoditi bahan makanan dan minuman mencakup gula, kopi, teh, dan berbagai produk olahan. Sektor ini tidak hanya vital untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga sebagai komoditi ekspor utama bagi banyak negara. 

Salah staunya potensi pasar kopi yang paling menonjol di sektor bahan makanan dan minuma. Berdasarkan informasi dari International Coffee Organization (ICO) pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat keempat sebagai negara produsen kopi terbesar di dunia, dengan kontribusi sebesar 7,1% terhadap total pasar kopi global.

Bagaimana Cara Memilih Komoditi yang Akan Diusahakan? 

cara memilih komoditi yang akan diusahakan

Sumber: Pexels

Dalam bisnis maupun investasi keputusan memilih komoditi yang akan diusahakan merupakan salah satu faktor yang cukup penting, karena ini bukan hanya soal keuntungan jangka pendek, tetapi tentang keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. 

Pertimbangan ini juga harus mencakup beberapa hal seperti di bawah ini:

1. Analisis Kebutuhan Pasar

Cara memilih komoditi yang akan diusahakan yang pertama ialah mengidentifikasi apa saja kebutuhan pasar saat ini dan yang potensial di masa depan. 

Hal ini termasuk juga memahami permintaan untuk komoditi tertentu, baik di tingkat lokal maupun global. 

Misalnya, jika ada tren yang meningkat dalam konsumsi produk-produk organik, maka dengan mengusahakan komoditi pertanian organik bisa menjadi pilihan yang bijak. 

2. Pelajari Tren Konsumen

Tren konsumen dapat memberikan wawasan mengenai arah pasar di masa depan, seperti  perubahan selera, kebiasaan pembelian, atau kesadaran akan lingkungan dan sosial. 

Misalnya, peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim yang dapat mendorong permintaan untuk komoditi energi terbarukan. 

3. Evaluasi Potensi Pertumbuhan

Evaluasi potensi pertumbuhan komoditi melibatkan pemahaman tentang aspek seperti inovasi teknologi dalam produksi, perubahan dalam kebijakan perdagangan, atau pengembangan pasar baru. 

Komoditi dengan potensi pertumbuhan tinggi mungkin menawarkan peluang investasi yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

4. Pertimbangkan Kestabilan dan Risiko

Kestabilan pasar komoditi dan risiko yang terkait harus diperhitungkan yang mencakup volatilitas harga, risiko politik dan ekonomi, serta risiko lingkungan. 

Misalnya, komoditi yang sangat tergantung pada kondisi iklim mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi lain.

5. Memahami Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Regulasi dan kebijakan pemerintah dapat berdampak signifikan pada pasar komoditi. Dengan memahami dan mengantisipasi perubahan kebijakan, dapat membantu Anda dalam memilih komoditi yang akan diusahakan. 

Misalnya, kebijakan yang mendukung energi terbarukan dapat membuat komoditi ini lebih menarik untuk diinvestasikan.

6. Ketersediaan dan Akses Sumber Daya

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mengusahakan komoditi seperti tanah, air, tenaga kerja, dan teknologi.

Komoditi yang memerlukan sumber daya yang langka atau mahal mungkin tidak praktis atau berkelanjutan.

7. Pertimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan

Dalam era saat ini, pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan sangat penting. Memilih komoditi yang ramah lingkungan dan dapat diusahakan secara berkelanjutan tidak hanya baik untuk planet ini tetapi juga dapat meningkatkan citra dan penerimaan pasar.

Memilih komoditi yang tepat untuk diusahakan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada masa depan. 

Melalui analisis yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang pasar, tren, dan risiko, pengusaha dan investor dapat mengidentifikasi peluang yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Memilih komoditi yang akan diusahakan dengan tepat adalah keputusan penting yang dapat menentukan kesuksesan calon pengusaha, investor, atau pemilik bisnis. 

Berdasarkan penjelasan di atas, komoditi sebagai produk atau bahan mentah yang dapat diperdagangkan memiliki potensi yang besar dalam perekonomian dan menawarkan peluang bisnis yang luas.

Keberhasilan dalam bisnis komoditi tidak hanya bergantung pada pemilihan yang tepat, tetapi juga pada pengelolaan yang efektif dan adaptasi terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen.

Temukan berbagai pilihan komoditas yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis Anda melalui Hi-Fella. Mulai dari kopi berkualitas tinggi hingga produk energi terbarukan, Hi-Fella menawarkan beragam pilihan untuk membantu Anda mengembangkan usaha yang sukses dan berkelanjutan!

About Author

Silvia Stefani Chandra

Silvia Stefani Chandra

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...