Hi-Fella Insights

15 Komoditas Impor Indonesia, Tren Impor dan Dampak Perekonomian

Komoditas impor Indonesia ternyata termasuk dalam bagian penting dari aktivitas ekonomi di Indonesia. 

Sebagai negara yang tidak hanya mengekspor tetapi juga mengimpor, Indonesia jugs aktif mendatangkan berbagai komoditas impor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestiknya.

Berdasarkan informasi dari beberapa sumber, berikut adalah daftar 15 komoditas impor Indonesia beserta penjelasannya.

Beberapa Komoditas Impor Indonesia 

contoh komoditas impor di Indonesia

Sumber: Blueray Cargo

Indonesia mengimpor berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Beberapa komoditas impor Indonesia meliputi:

1. Minyak Mentah

Komoditas impor Indonesia yang pertama yaitu minyak mentah karena produksi domestik tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama untuk industri dan juga transportasi. Impor minyak mentah penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi di negara ini.

2. Gas Alam

Impor gas alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri. Gas alam juga penting sebagai bahan baku dalam industri petrokimia sehingga masih dikategorikan sebagai komoditas impor Indonesia yang penting.

3. Mesin dan Peralatan

Impor mesin dan peralatan meliputi berbagai kategori seperti mesin industri, peralatan konstruksi, mesin pertanian, dan peralatan manufaktur. Kebutuhan untuk teknologi canggih dan efisien menjadikan impor ini krusial untuk kemajuan industri yang ada di Indonesia.

4. Bahan Kimia

Impor bahan kimia ke Indonesia mencakup berbagai jenis, termasuk bahan kimia industri, pelarut, dan aditif yang digunakan dalam berbagai proses produksi, dari manufaktur hingga pertanian dan pengolahan makanan.

5. Kendaraan Bermotor dan Suku Cadang

Komoditas impor Indonesia selanjutnya yaitu kendaraan bermotor, termasuk mobil, motor, dan suku cadangnya. Impor ini penting untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tidak bisa dipenuhi oleh produsen lokal, dan seringkali karena alasan teknologi atau model yang lebih maju.

6. Elektronik

Produk elektronik seperti smartphone, komputer, televisi, dan perangkat elektronik lainnya merupakan bagian dari komoditas impor Indonesia. Tingginya permintaan dan kebutuhan teknologi terkini membuat impor barang elektronik sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

7. Beras dan Produk Padi-padian

Meskipun Indonesia adalah negara agraris, pada musim tertentu seperti saat gagal panen atau peningkatan permintaan, Indonesia perlu mengimpor beras dan produk padi-padian untuk memenuhi kebutuhan domestik.

8. Gula 

Impor gula dilakukan untuk menutupi defisit produksi nasional dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik, terutama ketika produksi lokal tidak mencukupi kebutuhan.

9. Buah dan Sayur

Komoditas impor Indonesia selanjutnya yaitu berbagai jenis buah dan sayuran yang tidak dapat tumbuh di iklim lokal atau untuk memenuhi permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh produksi domestik. Impor ini membantu diversifikasi pilihan makanan bagi konsumen Indonesia.

Menurut informasi terbaru dari Badan Pusat Statistik yang dilansir oleh OCBC, sampai dengan Oktober 2023, Indonesia telah mengimpor buah-buahan dengan total berat 53.761.922 kilogram dan nilai mencapai 117.684.445 USD. 

Di sisi lain, total berat sayuran yang diimpor oleh Indonesia adalah 53.802.706 kilogram, dengan total nilai impor sebesar 62.330.768 USD.

10. Obat dan Bahan Baku Farmasi

Indonesia mengimpor berbagai jenis obat dan bahan baku farmasi untuk memenuhi kebutuhan sektor kesehatan. Impor ini mencakup obat-obatan yang tidak diproduksi di dalam negeri dan bahan baku untuk industri farmasi lokal.

11. Plastik

Impor plastik, baik dalam bentuk bahan baku maupun produk jadi, digunakan untuk berbagai aplikasi industri dan konsumen, termasuk kemasan, komponen otomotif, dan barang konsumsi.

12. Minyak Kelapa Sawit

Meskipun Indonesia adalah produsen utama, ada situasi tertentu di mana Indonesia mengimpor minyak sawit, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri tertentu atau untuk mengatur harga domestik.

13. Baja

Impor baja sangat penting untuk industri konstruksi dan manufaktur. Indonesia mengimpor berbagai jenis baja yang tidak dapat diproduksi secara lokal dalam jumlah atau kualitas yang diperlukan.

14. Produk Tekstil

Dilansir dari OCBC, produk tekstil dan pakaian jadi diimpor untuk memenuhi permintaan pasar yang sangat besar, terutama untuk produk-produk fashion yang tidak diproduksi secara lokal.

15. Alat Medis

Alat-alat medis diimpor ke Indonesia untuk mendukung sektor kesehatan, termasuk peralatan diagnostik, peralatan bedah, dan peralatan medis lainnya yang memerlukan teknologi tinggi atau spesialisasi yang tidak tersedia secara lokal.

Tren Komoditas Impor Indonesia 

Setelah mengetahui apa saja komoditas impor Indonesia, penting juga untuk tetap up-to-date seputar tren dan pola impor agar bisa meningkatkan potensi bisnis Anda. Beberapa tren impor yaitu dibagi menjadi beberapa kategori yakni sebagai berikut:

1. Digitalisasi dan E-Commerce

  • Peningkatan Aksesibilitas: Dengan perkembangan digitalisasi, platform e-commerce telah memungkinkan pelaku usaha dari berbagai ukuran, terutama importir kecil dan menengah, untuk terhubung langsung dengan pemasok dari seluruh dunia. Hal ini memudahkan proses pencarian produk, negosiasi harga, dan pengaturan pengiriman.
  • Efisiensi Biaya: Platform online menawarkan perbandingan harga yang lebih transparan dan kompetitif, mengurangi biaya perantara yang seringkali membebani importir kecil. Selain itu, teknologi ini memungkinkan pengurangan biaya logistik dan administrasi.
  • Pengaruh Teknologi: Penggunaan teknologi blockchain dan AI dalam e-commerce juga membantu dalam memastikan keaslian produk dan efisiensi proses impor.

2. Perubahan Regulasi

  • Kebijakan Proteksionis: Pemerintah Indonesia secara periodik menyesuaikan regulasi impor dengan tujuan melindungi industri lokal dari kompetisi asing yang tidak sehat. Regulasi ini termasuk tarif impor dan kuota impor pada beberapa barang khusus.
  • Inisiatif Pemerintah: Ada juga inisiatif untuk mempromosikan produksi dalam negeri melalui regulasi yang mendorong penggunaan komponen lokal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sektor industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
  • Keamanan dan Pertumbuhan: Regulasi yang terus diperbarui bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keamanan ekonomi dan kesempatan pertumbuhan untuk pelaku usaha lokal.

3. Diversifikasi Pasar

  • Pengurangan Risiko: Dengan mendiversifikasi sumber impor, Indonesia mengurangi risiko tergantung pada satu atau beberapa negara. Strategi ini meningkatkan keamanan pasokan nasional dan mengurangi dampak dari gangguan eksternal.
  • Perluasan Jaringan Perdagangan: Pemerintah telah memperluas kerjasama perdagangan dengan negara-negara di berbagai benua termasuk Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa, sebagai upaya mencari pasar baru dan memperkuat hubungan ekonomi.
  • Adaptasi terhadap Perubahan Global: Strategi diversifikasi ini juga merupakan adaptasi terhadap perubahan dalam dinamika pasar global dan geopolitik yang dapat mempengaruhi ketentuan perdagangan internasional.

Dampak Ekonomi Komoditas Impor Indonesia 

dampak ekonomi komoditas impor Indonesia

Sumber: Homecare24

Impor barang dan jasa memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Berikut ini adalah sisi positif dan negatif dari dampak ekonomi impor:

1. Dampak Positif Komoditas Ekspor Indonesia

  • Akses ke Teknologi dan Barang: Impor memungkinkan Indonesia untuk mengakses teknologi mutakhir dan barang-barang yang tidak diproduksi lokal, yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor industri dan jasa.
  • Stabilisasi Harga: Impor barang, terutama bahan baku dan barang konsumsi, dapat membantu menstabilkan harga di pasar lokal, mencegah inflasi yang tinggi, dan memperluas variasi produk yang tersedia untuk konsumen Indonesia.

2. Tantangan

  • Dampak pada Neraca Perdagangan: Tingginya nilai impor dibandingkan ekspor dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan, yang mungkin berdampak negatif pada nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi makro.
  • Ketergantungan Ekonomi: Ketergantungan yang berlebihan pada impor untuk sektor-sektor kritikal dapat menimbulkan kerentanan ekonomi, terutama jika terjadi gangguan pada pasokan global atau perubahan kebijakan impor dari negara sumber.

Kesimpulan

Memahami komoditas impor Indonesia dan dinamika impor adalah kunci untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat dan memanfaatkan peluang di pasar khususnya negara Indonesia. 

Dengan informasi yang tepat, para pelaku usaha dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar global. Temukan supplier untuk impor di hi-fella!

About Author

Silvia Stefani Chandra

Silvia Stefani Chandra

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...