Hi-Fella Insights

Jualan yang Laku di Kampung? Sukses di Kampung dengan Berbisnis

Sukses dapat ditemukan di mana saja. Tidak perlu ke ibu kota yang penuh dengan hiruk-pikuk untuk mengais sukses. Di balik tenang dan damainya desa, terbentang peluang bisnis yang tak kalah menjanjikan. Banyak hal yang laku bila dijual di kampung asalkan kita mau mencari peluang. Dengan kemajuan teknologi, akses informasi yang mudah, dan keinginan untuk berbisnis, banyak peluang bisnis yang akan muncul dengan sendirinya. Temukan peluang usaha menarik di pedesaan dengan ide-ide kreatif yang kami sajikan. Potensi keuntungan menanti!

Produk yang dibutuhkan masyarakat desa berbeda-beda, tergantung pada kondisi masing-masing desa. Ada desa yang membutuhkan lebih banyak alat dan mesin untuk mengolah sumber daya alam mereka. Ada desa yang membutuhkan lebih banyak transportasi beserta perlengkapannya. Ada juga desa yang membutuhkan lebih banyak peralatan komunikasi juga perlengkapannya.

Hal ini tentu membuat masyarakat desa mempunyai tren mereka sendiri dalam berjualan. Kebutuhan yang berbeda-beda membuat mereka mempunyai kemampuan untuk berinovasi untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Selain itu, banyak juga yang mencoba berinovasi menjual hasil desa mereka menjadi produk yang lebih bernilai jual. Tak jarang masyarakat desa menjual makanan, bahan jadi, pakaian, dan produk-produk lain yang unik dan menarik perhatian. Masyarakat desa cenderung menjual sesuatu yang menjadi keunggulan desa mereka, kemudian mereka berinovasi dengan produk tersebut. Mereka juga cenderung menjual produk yang tak bisa ditemukan di desa mereka, tetapi mereka membutuhkannya.

Ada satu contoh bisnis sukses di daerah pedesaan yang cukup terkenal yaitu usaha manisan carica di Dieng. Dieng sudah terkenal menjadi kawasan wisata. Oleh-oleh khas kawasan wisata menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, termasuk manisan carica ini. Petani menghargai buah carica sebesar Rp1.750 per kilogramnya sehingga setiap minggunya petani dapat memperoleh pendapatan kotor kurang lebih Rp700.000 sampai Rp875.000.

Namun, jika buah carica itu diolah menjadi produk siap makan seperti manisan dan selai, harganya menjadi lebih mahal. Harga 6 pcs manisan carica sebesar Rp27.000 hingga Rp30.000 sementara harga selai carica per botolnya sebesar Rp20.000 hingga Rp25.000. Bayangkan bila setiap hari ada saja wisatawan yang datang ke Dieng untuk membeli manisan carica dan selai carica ini. Omzet yang diperoleh pun tidak main-main. Ini menandakan bahwa bisnis yang memanfaatkan sumber daya alam sekitar desa dapat berkembang dengan pesat dan mempunyai potensi.

Ide Jualan yang laku di kampung

Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah jualan apa yang laku di kampung? Melihat kebutuhan, tren, dan contoh bisnis di atas, peluang untuk menjadi pebisnis sukses di kawasan pedesaan sangatlah besar. Pada dasarnya, semua bisa diuangkan di desa, baik itu produk barang maupun jasa. Kuncinya satu, mau berinovasi. Jika kita rajin berinovasi, produk yang kita jual pun akan terlihat unggul. Orang-orang akan tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Berikut ini adalah contoh lain peluang bisnis di kawasan pedesaan.

  1. SPBU mini
    SPBU mini merupakan salah satu bisnis yang potensial dijalankan di desa karena bisnis ini dapat memudahkan warga desa mendapatkan bahan bakar untuk kendaraan mereka tanpa harus jauh-jauh ke kota. Pertamina menyediakan 3 skema bisnis berdasarkan modal untuk membuka bisnis Pertashop atau SPBU mini ini. Yang pertama adalah modal Rp250 juta, yang kedua Rp400 juta, dan yang ketiga Rp500 juta. Jika memilih jenis SPBU mini dengan modal Rp250 juta, keuntungan yang didapat adalah Rp850/liter untuk penjualan 1-1000 liter per hari dengan minimal 400 liter per hari. Jika per hari menjual 400 liter, keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp340.000 per hari. Sebulan akan mendapatkan Rp10.200.000 jika dihitung kasar.
  2. Penginapan
    Bagi yang tinggal di desa dengan potensi wisata yang besar, membuka penginapan bisa jadi alternatif bisnis menguntungkan di desa. Wisatawan yang datang ke desa tersebut akan mencari penginapan untuk berlibur. Dengan modal sekitar Rp40 juta untuk membuat penginapan 7 kamar, kita bisa mematok harga sekitar Rp200.000 per kamarnya. Dengan begitu, pemasukan yang diperoleh per bulannya adalah sekitar Rp42 juta dengan catatan setiap hari kamar terisi penuh. Bila dikurangi dengan biaya operasional sekitar Rp12 juta, pendapatan per bulannya menjadi Rp30 juta. Cukup menjanjikan, bukan?
  3. Jasa bimbingan belajar
    Membuka jasa bimbingan belajar di desa merupakan salah satu bisnis yang juga menguntungkan karena anak-anak desa pasti membutuhkan bimbingan belajar agar mereka mendapat nilai bagus di sekolah. Modalnya pun terbilang kecil, hanya sebesar kurang lebih Rp5 juta. Dengan mematok harga Rp150.000 per anak per bulan dengan 8 kali pertemuan, jika ada 15 anak dalam satu kelas, kita bisa mendapatkan Rp2.250.000 dalam satu bulan. Dikurangkan dengan biaya pengeluaran per bulannya untuk listrik, fotokopi, membeli perlengkapan, dan lain-lain yang sebesar kurang lebih Rp750 ribu per bulan, kita sudah dapat pemasukan sebesar Rp1.500.000 per bulannya.

Setelah kita tahu produk apa yang cocok untuk dijual di kampung, ini saatnya kita melangkah ke langkah selanjutnya. Temukan bahan dan barang dagangan yang sesuai dengan peluang bisnis di desa di Hi-Fella, platform online tempat bertemunya para penjual, pembeli, pemasok, dan konsumen dari seluruh dunia. Hanya dengan mengunduh aplikasi Hi-Fella di App Store atau Play Store serta membuat akun, kita bisa memulai bisnis menjanjikan di desa tempat tinggal kita sendiri. Yuk, gabung sekarang!

About Author

Nadhifa Syafiera

Nadhifa Syafiera

Weaving realism and surrealism in a piece of paper with her quill.

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...