Pernahkah kamu merasa bahwa harga kebutuhan sehari-hari semakin mahal, meskipun pemerintah menyatakan inflasi Indonesia masih terkendali?

Harga beras, cabai, daging ayam, bahan bakar, hingga biaya transportasi menjadi sejumlah pengeluaran yang dapat memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga. Bahkan ketika kenaikan harga secara nasional terlihat relatif moderat, tekanan pengeluaran yang dirasakan masyarakat belum tentu ikut mereda.

Di sinilah muncul pertanyaan yang menarik: apakah angka inflasi benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1%. 

Namun, inflasi bulanan juga tercatat sebesar 0,30%, menunjukkan bahwa harga barang dan jasa secara umum masih mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Inflasi Terkendali, tetapi Mengapa Biaya Hidup Terasa Semakin Mahal?

Jika dilihat sekilas, kondisi tersebut memang menunjukkan stabilitas harga yang relatif terjaga. Akan tetapi, ada sejumlah indikator lain yang perlu diperhatikan sebelum menyimpulkan bahwa ekonomi nasional berada dalam kondisi yang sepenuhnya sehat.

Salah satunya adalah inflasi kelompok pangan yang mencapai 5,03% secara tahunan pada September 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi umum dan menunjukkan bahwa kebutuhan sehari-hari masih menghadapi tekanan harga.

Dengan kata lain, inflasi yang terkendali tidak selalu berarti seluruh masyarakat memiliki daya beli yang kuat.

Untuk memahami kondisi ekonomi Indonesia secara lebih menyeluruh, kita perlu melihat bagaimana inflasi terbentuk, sektor apa saja yang mengalami kenaikan harga, dan bagaimana dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga maupun aktivitas bisnis.

Memahami Inflasi Indonesia: Apa yang Sebenarnya Diukur BPS?

Sebelum membahas apakah ekonomi Indonesia berada dalam kondisi sehat, penting untuk memahami bagaimana inflasi dihitung.

Secara sederhana, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu.

Di Indonesia, BPS mengukur perkembangan harga melalui Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks tersebut menggambarkan perubahan harga dari sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga.

Komponen yang dihitung mencakup berbagai kebutuhan, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga perawatan pribadi.

Setiap kelompok pengeluaran memiliki bobot yang berbeda berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Artinya, kenaikan harga suatu komoditas tidak selalu memberikan dampak yang sama terhadap angka inflasi nasional.

Sebagai contoh, kenaikan harga beras dan bahan pangan dapat memberikan tekanan besar terhadap rumah tangga yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan makanan.

Sementara itu, rumah tangga dengan pengeluaran lebih besar untuk pendidikan, transportasi, atau kebutuhan jasa mungkin merasakan tekanan inflasi dari komponen yang berbeda.

Hal tersebut menjelaskan mengapa pengalaman masyarakat terhadap inflasi dapat berbeda meskipun seluruhnya mengacu pada angka inflasi nasional yang sama.

Perbedaan Inflasi Bulanan, Tahunan, dan Tahun Kalender

Ada tiga indikator inflasi yang sering digunakan dalam pemberitaan ekonomi Indonesia.

Indikator	Pengertian	Contoh
Month-to-month (mtm)	Perubahan harga dibandingkan bulan sebelumnya	September 2026 dibandingkan Agustus 2026
Year-on-year (yoy)	Perubahan harga dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya	September 2026 dibandingkan September 2025
Year-to-date (ytd)	Perubahan harga sejak Desember tahun sebelumnya	September 2026 dibandingkan Desember 2025

Perbedaan tersebut penting karena angka inflasi tahunan tidak menunjukkan bahwa harga barang baru naik sebesar angka tersebut dalam satu bulan.

Misalnya, inflasi tahunan sebesar 3,28% berarti tingkat harga secara umum lebih tinggi 3,28% dibandingkan September tahun sebelumnya.

Artinya, meskipun inflasi berhasil turun pada periode berikutnya, bukan berarti harga barang akan kembali ke tingkat sebelumnya. Harga hanya mengalami kenaikan dengan laju yang lebih lambat.

Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat masih dapat merasakan biaya hidup yang semakin mahal meskipun angka inflasi mengalami penurunan.

Bagaimana Kondisi Inflasi Indonesia pada September 2026?

Berdasarkan data BPS yang dipublikasikan pada 1 Oktober 2026, inflasi Indonesia menunjukkan perkembangan yang perlu diperhatikan dari beberapa kelompok pengeluaran.

Inflasi umum mencapai 3,28% secara tahunan, meningkat dari 3,19% pada Agustus 2026. Secara bulanan, inflasi tercatat sebesar 0,30%.

Untuk memahami sumber tekanan harga, Bank Indonesia membagi inflasi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu inflasi inti, volatile food, dan administered prices.

Ketiganya memiliki karakteristik serta faktor pendorong yang berbeda.

1. Inflasi Inti: Tekanan Harga di Luar Komoditas Bergejolak

Inflasi inti merupakan komponen yang mencerminkan perkembangan harga barang dan jasa yang cenderung lebih persisten.

Pada September 2026, inflasi inti tercatat sebesar 2,84% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan 2,92% pada Agustus 2026.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa tekanan harga pada komponen inti relatif melandai.

Namun, terdapat beberapa komoditas yang tetap memberikan kontribusi terhadap inflasi inti, salah satunya emas perhiasan seiring kenaikan harga emas dunia.

Selain emas, perkembangan harga barang dan jasa yang dipengaruhi permintaan domestik, biaya produksi, serta ekspektasi inflasi juga perlu diperhatikan.

Jika inflasi inti terus meningkat dalam waktu yang panjang, kondisi tersebut dapat menunjukkan tekanan harga yang semakin meluas dan berpotensi memengaruhi keputusan konsumsi maupun investasi.

2. Volatile Food: Sumber Tekanan Harga Kebutuhan Pokok

Kelompok volatile food merupakan komponen yang memiliki tingkat perubahan harga relatif tinggi karena dipengaruhi faktor seperti cuaca, musim panen, distribusi, dan ketersediaan pasokan.

Pada September 2026, inflasi volatile food mencapai 5,03% secara tahunan, meningkat dari 4,06% pada bulan sebelumnya.

Angka tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena pangan memiliki peran penting dalam pengeluaran rumah tangga.

Beberapa komoditas yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga antara lain:

• Cabai rawit dan cabai merah.
• Daging ayam ras.
• Beras.
• Telur ayam ras.
• Ikan segar.

Tekanan harga tersebut berkaitan dengan penurunan produksi di sejumlah daerah sentra akibat gangguan cuaca dan meningkatnya biaya input produksi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga pada produktivitas pertanian, distribusi, infrastruktur penyimpanan, dan ketahanan rantai pasok.

3. Administered Prices: Harga yang Dipengaruhi Kebijakan Pemerintah

Administered prices merupakan kelompok harga barang dan jasa yang perubahannya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah atau otoritas tertentu.

Contohnya mencakup sejumlah jenis bahan bakar, tarif listrik, transportasi, dan layanan tertentu.

Pada September 2026, inflasi administered prices tercatat sebesar 3,25% secara tahunan, sedikit lebih rendah dibandingkan 3,32% pada Agustus 2026.

Perkembangan kelompok ini dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, serta penurunan tarif angkutan udara.

Meskipun secara bulanan kelompok administered prices relatif tidak mengalami kenaikan, perubahan harga energi tetap perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi biaya operasional berbagai sektor usaha.

Kenaikan biaya bahan bakar, misalnya, berpotensi diteruskan ke biaya transportasi, distribusi barang, dan harga produk akhir.

Mengapa Masyarakat Masih Merasakan Harga Semakin Mahal?

Salah satu kesalahpahaman dalam membaca inflasi adalah menganggap bahwa inflasi yang rendah berarti harga barang sudah kembali murah.

Padahal, inflasi mengukur laju kenaikan harga, bukan tingkat keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa tekanan biaya hidup masih dapat terasa meskipun inflasi nasional berada dalam kisaran sasaran.

1. Harga Barang Tidak Kembali ke Tingkat Sebelumnya

Misalnya, harga suatu barang meningkat dari Rp10.000 menjadi Rp11.000. Kenaikan tersebut setara dengan 10%.

Pada tahun berikutnya, harga barang tersebut hanya meningkat 2%, sehingga menjadi Rp11.220.

Dalam kondisi ini, inflasi memang melambat dari 10% menjadi 2%. Namun, harga barang tetap lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Dengan demikian, penurunan inflasi bukan berarti masyarakat memperoleh kembali daya beli yang sebelumnya hilang akibat kenaikan harga.

2. Kenaikan Harga Pangan Lebih Terasa bagi Rumah Tangga

Kebutuhan pangan merupakan pengeluaran rutin yang tidak mudah dihindari.

Ketika harga beras, cabai, minyak goreng, telur, atau daging mengalami kenaikan, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mempertahankan pola konsumsi yang sama.

Tekanan ini dapat lebih besar bagi rumah tangga berpendapatan rendah karena sebagian besar anggaran mereka dialokasikan untuk kebutuhan pokok.

Karena itu, inflasi pangan sering kali memiliki dampak sosial yang lebih terasa dibandingkan kenaikan harga pada kelompok barang yang tidak dibeli setiap hari.

3. Kenaikan Biaya Produksi Dapat Menular ke Harga Konsumen

Inflasi juga dapat berasal dari sisi produksi.

Kenaikan harga bahan baku, energi, transportasi, dan biaya tenaga kerja dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan.

Jika perusahaan tidak mampu menyerap seluruh kenaikan biaya tersebut melalui efisiensi atau penurunan margin keuntungan, sebagian tekanan dapat diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga produk.

Efek ini dikenal sebagai cost-push inflation.

Contohnya dapat terjadi pada industri makanan dan minuman yang membutuhkan bahan baku pertanian, kemasan plastik, energi, serta distribusi logistik.

Dengan demikian, perubahan harga pada satu komponen rantai pasok dapat memengaruhi harga barang di tingkat konsumen.

Apakah Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini Bisa Disebut Sehat?

Menilai kesehatan ekonomi nasional tidak cukup hanya menggunakan satu indikator, termasuk inflasi.

Inflasi yang terkendali memang menjadi salah satu fondasi penting bagi stabilitas ekonomi. Namun, kondisi tersebut perlu dilihat bersama pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, aktivitas industri, nilai tukar, dan kondisi sektor keuangan.

Jika beberapa indikator tersebut menunjukkan perkembangan positif secara bersamaan, ekonomi memiliki fondasi yang lebih kuat untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Berikut beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk membaca kondisi ekonomi Indonesia menjelang akhir 2026.

1. Pertumbuhan Ekonomi: Apakah Aktivitas Ekonomi Terus Berkembang?

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu.

Bank Indonesia dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%.

Proyeksi tersebut didukung oleh stimulus pemerintah, perbaikan ekspektasi pelaku ekonomi, serta penguatan berbagai sumber pertumbuhan domestik.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang positif tetap perlu dilihat berdasarkan sumber pertumbuhannya.

Jika pertumbuhan terutama ditopang oleh investasi produktif, konsumsi yang sehat, ekspor bernilai tambah, dan peningkatan kapasitas industri, dampaknya berpotensi lebih kuat terhadap perekonomian jangka panjang.

Sebaliknya, pertumbuhan yang tidak diikuti peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat dapat menciptakan kesenjangan antara kinerja makroekonomi dan kondisi rumah tangga.

2. Daya Beli Masyarakat: Apakah Pendapatan Tumbuh Lebih Cepat dari Harga?

Daya beli merupakan salah satu indikator paling penting dalam menilai kesehatan ekonomi masyarakat.

Secara sederhana, daya beli berkaitan dengan kemampuan pendapatan untuk membeli barang dan jasa.

Jika pendapatan meningkat lebih cepat daripada harga barang dan jasa, daya beli berpotensi membaik.

Namun, jika kenaikan pendapatan tertinggal dari kenaikan biaya hidup, masyarakat dapat mengalami tekanan konsumsi meskipun inflasi nasional masih berada dalam kisaran sasaran.

Sebagai ilustrasi, seseorang dengan pendapatan Rp5 juta per bulan yang mengalami kenaikan gaji 3% akan menerima tambahan Rp150.000.

Jika pengeluaran kebutuhan pokok dan transportasinya meningkat lebih besar daripada tambahan tersebut, ruang keuangan untuk menabung, rekreasi, atau konsumsi nonpokok dapat semakin terbatas.

Karena itu, perkembangan upah riil, tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan, dan konsumsi rumah tangga perlu menjadi bagian dari evaluasi ekonomi.

3. Nilai Tukar Rupiah: Tekanan Eksternal terhadap Biaya Impor

Nilai tukar rupiah juga menjadi indikator penting karena Indonesia masih menggunakan sejumlah bahan baku, mesin, teknologi, dan produk antara yang berasal dari luar negeri.

Dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2026, Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah pada 20 Oktober 2026 berada di sekitar Rp17.985 per dolar AS, melemah 0,61% dibandingkan posisi akhir September 2026.

Pelemahan tersebut dipengaruhi oleh tekanan eksternal, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter Amerika Serikat, dan sentimen investor di pasar saham.

Dampaknya dapat berbeda bagi setiap sektor industri.

Bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi. Sementara itu, eksportir dengan penerimaan dalam dolar AS dan biaya produksi dalam rupiah berpotensi memperoleh keuntungan kurs, bergantung pada struktur biaya dan kewajiban valuta asingnya.

Dengan demikian, stabilitas nilai tukar menjadi faktor penting untuk menjaga inflasi sekaligus daya saing industri nasional.

4. Aktivitas Industri: Apakah Sektor Manufaktur Masih Berkembang?

Kondisi industri manufaktur dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan sektor riil.

Ketika aktivitas manufaktur meningkat, biasanya terdapat peningkatan produksi, permintaan bahan baku, distribusi, dan kebutuhan tenaga kerja.

Sebaliknya, penurunan aktivitas produksi dalam waktu panjang dapat menjadi indikasi melemahnya permintaan atau meningkatnya tekanan biaya operasional.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan industri pengolahan juga perlu dilihat bersama kinerja ekspor, investasi, dan konsumsi domestik.

Sektor manufaktur yang berkembang secara produktif dapat membantu memperkuat struktur ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.

5. Kondisi Perbankan dan Kredit: Apakah Dunia Usaha Memiliki Akses Pembiayaan?

Sistem perbankan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Ketika kredit tumbuh, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pembiayaan modal kerja, memperluas kapasitas produksi, dan membangun fasilitas baru.

Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2026 mencapai 13,26% secara tahunan.

Kredit investasi tumbuh 23,20%, kredit modal kerja 11,89%, dan kredit konsumsi 4,86%.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas pembiayaan masih berkembang, terutama pada kredit investasi.

Namun, pertumbuhan kredit juga perlu dilihat bersama kualitas aset perbankan, kemampuan membayar debitur, serta perkembangan simpanan masyarakat.

Pertumbuhan pembiayaan yang sehat seharusnya berjalan beriringan dengan kemampuan sektor usaha menghasilkan pendapatan dan membayar kewajibannya.

Dampak Inflasi terhadap Berbagai Sektor Industri di Indonesia

Inflasi tidak hanya memengaruhi rumah tangga. Perubahan harga juga dapat memengaruhi struktur biaya, strategi produksi, dan keputusan investasi perusahaan.

Berikut beberapa sektor yang memiliki hubungan erat dengan perkembangan inflasi.

1. Industri Makanan dan Minuman

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang sensitif terhadap perubahan harga bahan baku.

Kenaikan harga beras, gula, minyak goreng, daging, susu, dan bahan pertanian dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan.

Produsen memiliki beberapa pilihan untuk menghadapi tekanan tersebut, seperti menyesuaikan harga jual, mengubah komposisi produk, mencari pemasok alternatif, atau meningkatkan efisiensi operasional.

Namun, perusahaan juga perlu mempertimbangkan daya beli konsumen. Kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan, terutama untuk produk dengan banyak alternatif di pasar.

2. Industri Manufaktur dan Distribusi

Pelemahan rupiah dan kenaikan biaya energi dapat memberikan tekanan terhadap industri manufaktur yang menggunakan bahan baku impor.

Perusahaan perlu memperhitungkan perubahan biaya pengadaan, transportasi, penyimpanan, dan distribusi.

Jika tekanan tersebut berlangsung dalam waktu lama, perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian strategi pengadaan bahan baku dan pengelolaan persediaan.

Di sisi lain, perusahaan yang mampu meningkatkan penggunaan bahan baku lokal berpotensi mengurangi sebagian risiko perubahan nilai tukar.

3. Industri Konstruksi dan Properti

Sektor konstruksi memiliki keterkaitan dengan harga semen, baja, material bangunan, energi, dan biaya transportasi.

Kenaikan biaya material dapat meningkatkan anggaran pembangunan proyek dan memengaruhi harga jual properti.

Bagi pengembang, kondisi tersebut dapat menekan margin keuntungan apabila kenaikan biaya tidak dapat diteruskan kepada konsumen.

Sementara itu, bagi masyarakat, kenaikan harga rumah dan biaya pembangunan dapat memengaruhi keputusan pembelian maupun renovasi.

4. Industri Transportasi dan Logistik

Biaya bahan bakar merupakan salah satu komponen penting dalam operasional transportasi.

Perubahan harga energi dapat memengaruhi tarif pengiriman barang, transportasi penumpang, dan distribusi antardaerah.

Dampaknya dapat meluas ke sektor lain karena hampir seluruh industri membutuhkan jasa transportasi untuk mengirimkan bahan baku maupun produk akhir.

Karena itu, efisiensi rute, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan kapasitas kendaraan menjadi semakin penting dalam menghadapi tekanan biaya.

5. Industri Ritel dan Barang Konsumsi

Perubahan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi pola belanja masyarakat.

Ketika daya beli mengalami tekanan, konsumen cenderung lebih selektif dalam menentukan prioritas pengeluaran.

Sebagian konsumen dapat beralih ke produk dengan harga lebih terjangkau, mengurangi pembelian barang nonesensial, atau mencari promosi.

Perubahan perilaku tersebut dapat memengaruhi strategi harga, persediaan, dan pemasaran perusahaan ritel.

Faktor yang Perlu Diwaspadai dalam Prospek Inflasi Indonesia 2027

Menjelang 2027, terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi perkembangan inflasi nasional.

1. Risiko Cuaca dan Produksi Pangan

Perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrem dapat memengaruhi produktivitas pertanian.

Gangguan musim tanam, penurunan hasil panen, dan perubahan pola distribusi berpotensi mengurangi pasokan sejumlah komoditas pangan.

Pada September 2026, Bank Indonesia mencatat bahwa kenaikan inflasi volatile food berkaitan dengan penurunan produksi di sejumlah daerah sentra akibat gangguan cuaca.

Jika kondisi tersebut berlanjut, pengendalian harga pangan akan menjadi salah satu tantangan penting pada 2027.

2. Harga Energi Global

Pergerakan harga minyak dan energi internasional dapat memengaruhi biaya impor energi serta biaya produksi industri.

Ketegangan geopolitik, gangguan distribusi, dan perubahan kebijakan negara produsen dapat meningkatkan volatilitas harga energi.

Bagi Indonesia, perubahan harga energi juga perlu diperhatikan karena memiliki hubungan dengan biaya transportasi, logistik, dan kebutuhan industri.

3. Nilai Tukar dan Kebijakan Suku Bunga Global

Kebijakan moneter Amerika Serikat dan perkembangan pasar keuangan global dapat memengaruhi arus modal serta nilai tukar rupiah.

Pelemahan rupiah yang berlangsung dalam waktu panjang dapat meningkatkan biaya impor dan menambah tekanan harga pada sejumlah barang.

Bank Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Permintaan Domestik dan Kebijakan Pemerintah

Peningkatan konsumsi dan investasi dapat mendorong aktivitas ekonomi.

Namun, pertumbuhan permintaan yang terlalu cepat dibandingkan kemampuan pasokan dapat menimbulkan tekanan harga pada komoditas tertentu.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah mengenai subsidi, tarif energi, distribusi pangan, dan belanja publik juga dapat memengaruhi perkembangan inflasi.

Karena itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana Pemerintah dan Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Inflasi?

Pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan pengelolaan pasokan barang.

Bank Indonesia memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas moneter melalui pengaturan suku bunga, pengelolaan likuiditas, dan stabilisasi nilai tukar.

Pada Rapat Dewan Gubernur 20–21 Oktober 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada level 5,75%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5% ± 1% pada 2026 dan 2027.

Sementara itu, pemerintah berperan dalam menjaga ketersediaan barang dan kelancaran distribusi, terutama untuk komoditas pangan strategis.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), penguatan ketahanan pangan, pengawasan distribusi, serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Koordinasi tersebut penting karena inflasi tidak selalu berasal dari faktor moneter. Kenaikan harga pangan akibat gangguan produksi, misalnya, tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan suku bunga.

Diperlukan kebijakan yang mampu memperbaiki pasokan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi hambatan distribusi.

Jadi, Seberapa Sehat Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini?

Jika hanya melihat angka inflasi, kondisi ekonomi Indonesia pada September 2026 masih menunjukkan stabilitas yang relatif terjaga.

Inflasi sebesar 3,28% masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia. Inflasi inti juga relatif terkendali pada 2,84%, sementara sistem perbankan mencatat pertumbuhan kredit yang cukup kuat.

Namun, terdapat sejumlah tekanan yang tidak dapat diabaikan.

Inflasi pangan mencapai 5,03%, lebih tinggi dibandingkan inflasi umum. Nilai tukar rupiah juga menghadapi tekanan eksternal, sementara kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi ruang konsumsi rumah tangga.

Artinya, stabilitas makroekonomi belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Ekonomi yang sehat tidak hanya ditandai oleh inflasi rendah, tetapi juga oleh peningkatan pendapatan riil, kesempatan kerja yang memadai, konsumsi yang kuat, produktivitas industri, dan stabilitas sistem keuangan.

Memasuki 2027, tantangan Indonesia bukan sekadar mempertahankan inflasi dalam kisaran sasaran. Pemerintah dan Bank Indonesia juga perlu memastikan bahwa stabilitas harga dapat berjalan beriringan dengan peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa rendah angka inflasi yang tercatat, tetapi juga seberapa mampu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dan seberapa kuat dunia usaha berkembang di tengah perubahan kondisi ekonomi.

Sebab, ekonomi yang benar-benar sehat adalah ekonomi yang stabil secara makro sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.