Hi-Fella Insights

Saham Nikel Apa Saja yang Memiliki Prospek Terbaik untuk Investor?

Saham nikel apa saja yang memiliki prospek jangka panjang dimata investor, mengingat Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia? 

Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia telah menyumbang sekitar 26% dari total cadangan nikel global, dengan cadangan yang mencapai 72 juta ton.

Ditambah lagi produsen otomotif asal Amerika Serikat yaitu Tesla juga sudah menjalin kerjasama dengan dua perusahaan Indonesia untuk pembelian nikel senilai 74,5 triliun rupiah, yang akan digunakan dalam produksi baterai lithium kendaraan Tesla. 

Dengan prospek yang baik di sektor nikel, saham nikel apa saja yang diperkirakan memiliki prospek terbaik untuk investor? Simak selengkapnya!

Mengenal Saham Nikel

Saham nikel merupakan saham perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan distribusi nikel. 

Sebagai komponen penting dalam pembuatan baterai lithium-ion, nikel memainkan peran yang cukup besar dalam pembuatan mobil atau motor listrik. 

Hal ini menjadikan saham nikel sebagai pilihan investasi yang menarik di tengah meningkatnya permintaan kendaraan listrik secara global.

Prospek Industri Nikel

Sumber: ThoughtCo

Seiring dengan meningkatnya penjualan kendaraan listrik, permintaan terhadap nikel, yang merupakan komponen utama dalam pembuatan baterai listrik, juga mengalami peningkatan. 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan sebesar 367% dalam volume ekspor nikel dan produk turunannya selama periode Januari hingga Desember 2022, mencapai total 778.400 ton. 

Akibat lonjakan volume ekspor ini, berdasarkan data dari Databoks, nilai ekspor dari nikel dan produk turunannya juga mengalami kenaikan, yaitu mencapai US$ 5,97 miliar.

Risiko dan Tantangan dalam Investasi Saham Nikel

Sumber: CNBC

Investasi dalam saham nikel meskipun menjanjikan namun masih dihadapkan pada berbagai risiko dan tantangan yang harus diperhatikan oleh investor. Dua aspek utama yang sering menjadi pusat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Volatilitas Harga Komoditas

Harga nikel di pasar global dikenal fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan dalam pasokan dan permintaan, kondisi politik dan ekonomi global, serta dinamika dalam industri pertambangan dan pengolahan nikel. 

Volatilitas ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor dalam hal kinerja investasi mereka. 

Harga nikel yang berubah-ubah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan strategi investasi untuk memilih saham nikel apa saja yang fleksibel untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang yang timbul dari perubahan harga.

2. Risiko Lingkungan dan Regulasi

Penambangan nikel, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk pencemaran air dan tanah, serta penghancuran habitat alami. 

Akibatnya, perusahaan nikel dan investor dihadapkan pada risiko regulasi yang meningkat, dengan pemerintah di berbagai negara menerapkan aturan yang lebih ketat mengenai penambangan dan pengolahan nikel untuk melindungi lingkungan.

Selain itu, tekanan dari masyarakat dan kelompok advokasi lingkungan dapat mempengaruhi reputasi dan operasi perusahaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan nikel. 

Investor perlu mempertimbangkan risiko ini dalam strategi investasi mereka, dengan memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang menerapkan praktik penambangan dan pengolahan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Saham Nikel Apa Saja di Pasar Modal Indonesia?

Berikut merupakan enam emiten saham nikel di Bursa Efek Indonesia yang dapat menjawab pertanyaan mengenai “saham nikel apa saja yang memiliki prospek terbaik untuk investor?”

1. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Perusahaan ini berkecimpung dalam industri pertambangan dan logam, dengan fokus pada eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, dan pemasaran komoditas seperti nikel, feronikel, emas, perak, batubara, dan logam mulia lainnya. 

Pada tahun 2021, ANTM berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,8 triliun dari total pendapatan sebesar Rp38 triliun. Pencapaian ini menandakan potensi pertumbuhan yang cukup baik di masa mendatang.

2. PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu produsen nikel matte terkemuka, menunjukkan kinerja yang mengesankan pada semester pertama tahun 2022 dengan pendapatan mencapai Rp8,3 triliun, meningkat 38% dari periode yang sama tahun sebelumnya. 

Sebagai bagian dari Vale, perusahaan multinasional asal Brasil ini memiliki prospek pertumbuhan yang kuat berdasarkan profit mereka yang kian meningkat. 

3. PT Central Omega Resources Tbk (DKFT)

Perusahaan ini terlibat dalam industri pertambangan, pengolahan mineral, dan perdagangan hasil tambang, dengan fokus pada bijih nikel dan feronikel dari provinsi Sulawesi Tengah. 

Proses pemurnian nikel mereka menghasilkan feronikel dan nickel pig iron melalui smelter blast furnace dengan kapasitas 100 ribu ton FeNi per tahun.

4. PT Ifishdeco Tbk (IFSH)

Salah satu perusahaan yang beroperasi di bidang pertambangan bijih nikel mentah di Sulawesi Tenggara, mencatat pertumbuhan penjualan bersih yang signifikan sebesar 129% pada tahun 2021.

Berdasarkan informasi dari Stockbit, emiten ini juga telah memperoleh laba bersih sebesar Rp159,07 juta sepanjang tahun 2021. 

5. PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI)

Perusahaan ini bergerak pada industri pertambangan batu bara dan nikel di Sulawesi Tenggara dengan target produksi nikel sebesar 600.000 ton hingga akhir tahun. 

Selain nikel, emiten ini juga mempunyai rencana untuk memperluas produksi dan distribusi batu bara mereka hingga mencapai 4 juta ton, sejalan dengan kebutuhan pasar dan kondisi yang berkembang.

6. PT PAM Mineral Tbk (NICL)

Perusahaan ini beroperasi dalam pertambangan mineral nikel di Sulawesi Tenggara dengan dua wilayah operasional. 

Pada tahun 2021, NICL mencatatkan laba bersih sebesar Rp45 juta dari total pendapatan Rp419 juta.

Optimasi Saham Nikel

Berinvestasi di sektor nikel memang menawarkan peluang yang menarik, terutama dengan transisi global menuju energi yang berkelanjutan dan meningkatnya permintaan untuk kendaraan listrik. 

Untuk memanfaatkan peluang ini, selain mengetahui saham nikel apa saja yang ada di Indonesia, penting juga bagi investor untuk mengetahui data konsumsi nikel serta memahami tren pasarnya. Berikut penjelasannya:

Data Konsumsi Nikel 

Berikut merupakan tiga negara yang mengkonsumsi nikel terbanyak di dunia:

1. China

Dilansir dari Statista, pada tahun 2022, konsumsi nikel primer di China mencakup 60 persen dari total konsumsi nikel global. Sementara itu, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah secara bersamaan mengkonsumsi 10 persen dari total nikel primer di seluruh dunia.

Penggunaan lain dari nikel di China adalah pelapisan, di mana lapisan nikel diaplikasikan pada permukaan logam untuk memberikan ketahanan terhadap air, ketahanan korosi, atau untuk memperbaiki bagian mesin yang sudah aus. China juga memanfaatkan nikel dalam pembuatan dalam produksi baterai.

2. Amerika Serikat

Meskipun tertinggal jauh dari negara China, Amerika Serikat merupakan konsumen terbesar kedua nikel di dunia. 

AS menggunakan 8,1% dari total nikel yang diproduksi global untuk berbagai sektor, termasuk pembuatan baja tahan karat seperti yang dilakukan oleh China. 

Penggunaan nikel yang paling dikenal di AS mungkin adalah dalam pembuatan koin, di mana nikel dicampur dengan logam lain seperti tembaga. 

Penggunaan nikel juga meningkat seiring dengan kemunculan teknologi baru di bidang transportasi dan komunikasi, seperti kendaraan hibrida, unit baterai untuk komputer portabel, dan pembuatan peralatan tenaga.

3. Jepang

Permintaan besar China terhadap nikel berdampak langsung pada Jepang sebagai konsumen nikel terbesar ketiga di dunia. Jepang memanfaatkan 7,5% dari total produksi nikel global. 

Nikel digunakan dalam berbagai proses manufaktur di Jepang, seperti baterai hidrida nikel yang dapat diisi ulang, menjadikannya sumber energi yang digunakan oleh masyarakat. 

Hal ini juga sejalan dengan pembuatan feronikel melalui kombinasi dengan besi untuk memproduksi baja tahan karat, mirip dengan China, yang menyebabkan persaingan untuk mendapatkan nikel antara Jepang dan China karena keduanya mengimpor dari negara yang sama, termasuk Filipina.

Tren Pasar Industri Nikel

Sumber: Grand View Research

Tren pasar menunjukkan bahwa negara-negara produsen nikel, seperti Indonesia, berada dalam posisi yang strategis untuk memanfaatkan peningkatan permintaan ini. 

Namun, faktor seperti kemajuan teknologi baterai yang mungkin mengurangi ketergantungan pada nikel, perubahan kebijakan lingkungan, dan inovasi dalam daur ulang baterai bisa mempengaruhi permintaan dan pasokan nikel.

About Author

Silvia Stefani Chandra

Silvia Stefani Chandra

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...