Hi-Fella Insights

Menu
Sign In
Sign In

Syarat Ekspor Tepung Tapioka: Panduan Lengkap Pengusaha

August 31, 2024
Ekspor Tepung Tapioka

Ekspor tepung tapioka merupakan peluang besar bagi pengusaha dan produsen di Indonesia untuk memasuki pasar internasional. 

Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar proses ekspor berjalan lancar dan produk dapat diterima di pasar global. Artikel ini akan membahas persyaratan administratif, teknis, dan proses pendaftaran serta izin ekspor tepung tapioka. Simak selengkapnya!

Syarat Ekspor Tepung Tapioka: Persyaratan Administratif

Syarat ekspor tepung tapioka dari Indonesia

Sumber: Wow Babel

Untuk memulai proses ekspor tepung tapioka, penting bagi pengusaha untuk memahami dan mematuhi berbagai persyaratan administratif yang diperlukan. 

Persyaratan ini meliputi berbagai dokumen dan prosedur yang harus dipenuhi agar proses ekspor berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai persyaratan administratif yang perlu Anda siapkan untuk ekspor tepung tapioka.

1. Dokumen Ekspor

Untuk mengekspor tepung tapioka, pengusaha perlu menyiapkan beberapa dokumen penting, termasuk:

  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): Dokumen ini menunjukkan bahwa bisnis Anda telah terdaftar dan diizinkan untuk melakukan perdagangan internasional.
  • Nomor Induk Berusaha (NIB): Merupakan nomor identifikasi bagi perusahaan yang melakukan ekspor.
  • Invoice dan Packing List: Dokumen ini mencantumkan detail produk, jumlah, dan harga.
  • Bill of Lading (B/L): Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengiriman barang melalui laut.
  • Sertifikat Asal Barang (Certificate of Origin): Diperlukan untuk menunjukkan asal produk, yang sering kali dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor.

2. Prosedur Bea Cukai

Proses administrasi tidak lepas dari prosedur bea cukai. Pastikan untuk memahami regulasi bea cukai di negara tujuan dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, seperti berikut ini:

  • Customs Declaration: Dokumen yang menyatakan jenis, jumlah, dan nilai barang yang diekspor.
  • Pemeriksaan Fisik: Bea cukai mungkin melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang diekspor untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Persyaratan Teknis dan Standar Mutu Tepung Tapioka

Persyaratan Teknis dan Standar Mutu Tepung Tapioka sebagai Syarat Ekspor Tepung Tapioka

Sumber: Ekonomi – Republika

Setelah memahami persyaratan administratif, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa tepung tapioka yang akan diekspor memenuhi persyaratan teknis dan standar mutu internasional. 

Standar ini mencakup berbagai aspek mulai dari kualitas bahan hingga keamanan produk, yang semuanya harus dipenuhi agar produk diterima di pasar global. 

Mari kita bahas lebih lanjut mengenai syarat ekspor tepung tapioka khususnya mengenai persyaratan teknis dan standar mutu yang harus dipenuhi dalam proses ekspor tepung tapioka.

1. Standar Mutu Internasional

Tepung tapioka yang akan diekspor harus memenuhi standar mutu internasional, seperti:

  • Kandungan Air: Tepung tapioka harus memiliki kandungan air yang rendah untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme.
  • Kadar Abu: Tingkat abu dalam tepung harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  • Kebersihan dan Keamanan: Produk harus bebas dari kontaminasi kimia dan biologis, serta diproduksi sesuai dengan Good Manufacturing Practices (GMP).

2. Sertifikasi dan Pengujian

Produk yang akan diekspor harus melalui serangkaian pengujian dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang berwenang, seperti:

  • Sertifikat ISO 22000: Menunjukkan bahwa sistem manajemen keamanan pangan diterapkan dalam proses produksi.
  • Sertifikat Halal: Jika pasar tujuan membutuhkan, pastikan produk memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang diakui.

Proses Pendaftaran dan Izin Ekspor Tepung Tapioka

Setelah memahami persyaratan administratif dan teknis, langkah selanjutnya dalam syarat ekspor tepung tapioka adalah melalui proses pendaftaran dan memperoleh izin ekspor. 

Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting yang harus diikuti dengan cermat untuk memastikan produk Anda memenuhi semua regulasi yang berlaku. 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk mendaftarkan dan mendapatkan izin dan sesuai pada syarat ekspor tepung tapioka. 

1. Pendaftaran Ekspor

Proses pendaftaran ekspor mencakup beberapa langkah penting, yaitu:

  • Registrasi di Sistem INATRADE: Pengusaha harus mendaftarkan diri di sistem INATRADE yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan.
  • Permohonan Izin Ekspor: Ajukan permohonan izin ekspor melalui sistem tersebut, lengkap dengan dokumen yang disyaratkan.

2. Persetujuan dan Pengawasan Ekspor Tepung Tapioka

Setelah permohonan diajukan, pihak berwenang akan melakukan evaluasi dan inspeksi terhadap dokumen dan produk. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Inspeksi mungkin mencakup verifikasi fisik produk untuk memastikan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan. Jika semua persyaratan terpenuhi dan produk Anda lulus inspeksi, izin ekspor akan diberikan.

Namun, proses ini tidak berhenti setelah izin diberikan. Pengusaha juga harus siap untuk diawasi oleh pihak berwenang selama proses ekspor berlangsung. 

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam proses maupun syarat ekspor tepung tapioka sudah sesuai dan tetap mematuhi regulasi dan standar yang telah ditetapkan. Kepatuhan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis di pasar internasional.

Kesimpulan Syarat Ekspor Tepung Tapioka

Memenuhi syarat ekspor tepung tapioka dari Indonesia membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari persyaratan administratif, teknis, hingga proses pendaftaran dan izin ekspor. 

Pastikan semua dokumen dan standar mutu terpenuhi agar produk Anda dapat bersaing di pasar internasional!

Online Exhibition Hi-Fella akan diadakan pada 28 Agustus 2024, menghadirkan lebih dari 6.000 peserta dari industri ekspor-impor makanan dan minuman bahkan dari berbagai industru lainnya. 

Bagi Anda pelaku usaha yang tertarik, Anda dapat mengunjungi situs resmi Hi-Fella untuk registrasi atau mengetahui informasi lebih lanjut melalui banner di bawah ini.

Platform Ekspor Tepung Tapioka dari Indonesia secara Global

About Author

Silvia Stefani Chandra

Silvia Stefani Chandra

Leave a Reply

Other Article

The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
Insights
The Intersection of Religion and International Business: Understanding Pope Leo's Influence
June 2, 2025
Zhafran Tsany
In today’s global marketplace, business decisions are shaped by a complex web of economic, political,...
Read More
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board structures, or ESG metrics—but perhaps he should be. In 1891, with the encyclical Rerum Novarum, Pope Leo XIII became one of the earliest modern figures to articulate a systematic philosophy of social justice grounded in dignity, fairness, and responsibility within economic life. Over a century later, his message is finding surprising resonance in boardrooms, compliance frameworks, and ESG reports. As global businesses, particularly those operating across borders in the export-import arena, face mounting scrutiny over how they treat workers, engage communities, and protect the environment, the principles championed by Pope Leo offer more than ethical guidance. They offer a blueprint for long-term, resilient corporate governance. Revisiting Rerum Novarum: The Origins of Modern Social Doctrine Issued in response to the harsh conditions of the industrial revolution, Rerum Novarum—Latin for “Of New Things”—was Pope Leo XIII’s response to capitalism’s rapid evolution. The encyclical didn’t condemn free markets outright but warned against the dehumanisation of labour and unchecked industrial power. Its key tenets included: The right to private property, balanced by the obligation to use it responsibly. The dignity of labour and the necessity of a living wage. The importance of trade unions and collective bargaining. The role of the state in protecting vulnerable populations. A critique of both unregulated capitalism and radical socialism. In effect, Leo XIII laid out a social framework that prioritised human dignity over profit maximisation. And while this doctrine was originally written for a 19th-century Europe grappling with mechanisation and urban poverty, its philosophical architecture is highly relevant to today’s conversations on Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. From Papal Doctrine to ESG Standards: The Bridge ESG has become the de facto language for expressing how corporations manage risks and opportunities beyond traditional financial metrics. But at its core, ESG is about values translated into systems: how we treat people, how we steward resources, and how we design institutions to be accountable. In this context, Pope Leo’s teachings become not only compatible with ESG but foundational to it. Consider the thematic overlap: Social justice aligns with Social (S) in ESG, covering labour conditions, employee wellbeing, and equitable supply chains. Ethical use of property aligns with Governance (G), touching on shareholder responsibility, executive accountability, and ethical decision-making. Concern for the common good parallels Environmental (E) imperatives, especially the long-term view of sustainability and stewardship. This is particularly relevant for multinational export-import players who straddle jurisdictions, labour regimes, and supply chains that often include both highly regulated markets and vulnerable geographies. Corporate Governance: A New Moral Imperative Corporate governance is no longer just about fiduciary responsibility and compliance checklists. Boards are now expected to think critically about systemic risks—climate, inequality, supply chain fragility—and to embed values into business models. This is where Pope Leo’s influence becomes strategically significant. His emphasis on subsidiarity, a principle later elaborated in Catholic social teaching, holds that decisions should be made at the lowest competent level. Applied to corporate governance, this suggests empowering local suppliers, decentralising certain ESG strategies, and trusting community-rooted partners rather than imposing top-down mandates. For export-import firms, especially those operating in developing economies, this governance model encourages: Partnering with local stakeholders on environmental and social policies. Ensuring board diversity includes voices with on-the-ground operational or social insight. Establishing ethical trade committees that go beyond legal compliance into moral accountability. A good example comes from Unilever, which embedded sustainability goals directly into board oversight mechanisms, giving ESG performance equal weight to traditional financial KPIs. This approach reflects not just smart governance but the moral sensibility that Leo XIII envisioned—a business accountable not only to shareholders but to society at large. Social Justice in Supply Chains: From Ethics to Action One of Pope Leo’s most striking contributions was his insistence on a “living wage”—a concept that remains radical in many parts of the world. Today, the globalised supply chain continues to struggle with this legacy. From textile factories in Bangladesh to cobalt mines in the Democratic Republic of Congo, millions of workers form the backbone of export-import networks, yet live on precarious wages with minimal protections. ESG reporting frameworks such as the Global Reporting Initiative (GRI) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) now require disclosure of workforce conditions, safety, gender pay gaps, and forced labour risk. These aren’t just regulatory pressures—they're extensions of the same ethical imperative Leo XIII articulated: the dignity of work and the rights of workers. For global firms, this means: Auditing suppliers for not only compliance but dignity—ensuring workers have safe conditions, fair pay, and voice mechanisms. Moving from reactive CSR donations to proactive value-chain transformation. Embracing long-term contracts with suppliers that reward ethical practices over lowest-cost bids. Apple, for instance, began publishing annual supply chain responsibility reports in the 2010s, and while not perfect, the move to public accountability mirrors the moral transparency that Pope Leo would consider essential in any economic structure. ESG Reporting: The Shift From Optics to Substance Pope Leo XIII warned against philanthropy as a substitute for justice. Today, businesses are often accused of “greenwashing” or “social-washing”—presenting ESG initiatives as branding exercises rather than embedded values. This is where his legacy offers a potent corrective. True ESG alignment demands that social impact is not confined to a side office in marketing, but woven into procurement strategies, capital allocation, and product development. To do this effectively, companies must move beyond disclosure to deliberation: What ethical lens do we use when selecting markets or partners? How are decisions about automation, relocation, or workforce reduction made—and who benefits? Does our ESG data reflect lived realities, or merely pass the materiality test? The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), set to impact over 50,000 companies by 2026, moves toward this deeper integration by requiring not just narrative sustainability reports, but auditable, standardised ESG data. Firms that fail to build internal ESG data systems now will face reputational and regulatory penalties soon. Investor Sentiment and Catholic Social Ethics Interestingly, investor behaviour is also converging with Leo XIII’s ethics. Impact investing, faith-based investing, and ESG screening are no longer niche. According to the Global Sustainable Investment Review, global sustainable investment reached $35.3 trillion in 2020, accounting for more than a third of total assets under management. Faith-aligned investment groups, including Catholic institutions managing multi-billion-dollar endowments, increasingly exclude companies that violate labour rights, degrade ecosystems, or operate in high-conflict zones. Pope Leo’s social vision now directly influences capital flows. Export-import players hoping to attract institutional investors must demonstrate more than quarterly earnings—they must articulate how their operations align with justice, stewardship, and human dignity. These are not soft values; they are becoming capital differentiators. The Strategic Advantage of Moral Clarity It’s tempting to see ESG as a chore, an imposition from regulators and activist investors. But Leo XIII saw something deeper: that systems built without moral clarity eventually become unstable. Whether it’s collapsing supply chains during a pandemic, extreme weather disrupting logistics, or social unrest in response to inequality, businesses today are paying the price for ignoring the societal context in which they operate. For those in export-import—where interdependence, visibility, and velocity define competitive advantage—moral clarity is not just a compass. It’s a risk management tool. Embracing the social justice principles articulated by Pope Leo XIII is not about religious observance. It’s about recognising that every contract, every shipment, and every business decision takes place in a moral landscape. Companies that map that terrain wisely will build trust, attract capital, and sustain value in a turbulent century. Final Thought: The Long View Matters Pope Leo XIII understood that economic systems shape souls, not just markets. As ESG matures from a trend to a global standard, his insistence on dignity, justice, and moral economy becomes increasingly relevant. Businesses that embrace this long view—treating social responsibility as governance, not charity—will not only report better metrics. They’ll build more enduring, ethical, and ultimately profitable operations. Join Hi-Fella Today! As Pope Leo’s enduring emphasis on social justice gains renewed relevance in today’s ESG-driven business landscape, export-import companies must rise to the challenge of aligning profit with purpose. Hi-Fella supports this shift by connecting you with ethically aligned partners, offering transparency tools to enhance ESG reporting, and enabling responsible sourcing across global markets. Whether you're aiming to meet new governance standards or build a supply chain that reflects your values, Hi-Fella empowers you to trade responsibly while staying competitive in a world where ethics and economics go hand in hand.
Insights
Pope Leo’s Emphasis on Social Justice: Implications for Corporate Governance and ESG Reporting
June 2, 2025
Zhafran Tsany
Pope Leo XIII might not be the first name that comes to mind when thinking about supply chains, board...
Read More
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
Insights
UK Wildfires Highlight Climate Risks: What Businesses Should Consider
June 2, 2025
Zhafran Tsany
Wildfires in the United Kingdom were once a statistical rarity, relegated to the heathlands and moorlands...
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
Asia Insights
Philippines 2025 Elections: Implications for Foreign Investors and Trade Policies
June 2, 2025
Zhafran Tsany
In May 2025, the Philippines will hold its midterm elections—a political event that may not grab global...